Masuk tirto.id
tirto.id - Peran perempuan yang begitu luas—mulai dari mengelola rumah tangga hingga berkiprah di ruang publik—sering kali tidak diimbangi dengan perhatian terhadap kesehatan diri sendiri. Maka, menyambut Hari Kartini pada 21 April 2026, BPJS Kesehatan mengingatkan kembali pentingnya kesadaran perempuan untuk menjaga kesehatan agar bisa terus berdaya.
Di sisi lain, banyak perempuan di Indonesia memegang posisi strategis dalam membentuk kesehatan keluarga. Di banyak rumah tangga, perempuan—terutama kaum ibu—mengambil peran sebagai aktor utama pembentuk kebiasaan hidup sehat.
Para ibu sering kali menjadi penentu keputusan pemeriksaan kesehatan anggota keluarga, pengatur pola makan anak-anak, dan bahkan pendorong aktivitas olahraga. Berbagai peran tersebut menegaskan bahwa kesehatan perempuan bisa menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang sehat.
Guna memperkuat keberdayaan perempuan Indonesia, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin biaya sejumlah layanan khusus bagi kaum wanita. Di antaranya skrining kanker serviks lewat pemeriksaan IVA dan Pap smear, deteksi dini kanker payudara, pemeriksaan kehamilan, hingga pelayanan persalinan sesuai indikasi medis.
Deteksi Dini Kanker
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menekankan bahwa deteksi dini penting untuk menjaga kualitas hidup perempuan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan menyediakan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan promotif dan preventif yang berkelanjutan.
"Semangat Kartini hari ini kami wujudkan melalui kemudahan akses layanan kesehatan bagi perempuan. BPJS Kesehatan hadir untuk memastikan perempuan dapat memperoleh layanan promotif dan preventif sejak dini, sehingga kondisi kesehatan dapat terjaga secara berkelanjutan," ujar Rizzky melalui siaran resmi BPJS Kesehatan pada Selasa (21/4/2025).
Data BPJS Kesehatan menunjukkan, 79,5 juta peserta JKN menjalani skrining kesehatan di tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 34,6 juta orang atau 43,6% teridentifikasi memiliki risiko penyakit tertentu.
Secara khusus, terdapat 14,4 juta peserta JKN berisiko kanker serviks dan sekitar 1 juta peserta berisiko kanker payudara. Dua penyakit ini prevalensinya tinggi pada perempuan dan membutuhkan penanganan sejak dini.
Dalam lima tahun terakhir, tren kasus kanker payudara meningkat signifikan, dari 1,08 juta pasien pada 2021 menjadi 1,94 juta di 2025. Kenaikan ini diikuti lonjakan pembiayaan yang hampir dua kali lipat, dari Rp1,03 triliun menjadi Rp1,99 triliun.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa kanker payudara masih menjadi salah satu penyakit katastropik dengan beban pembiayaan besar dalam skema program JKN.
Perkembangan serupa terjadi pada kanker serviks. Jumlah pasien meningkat dari 278.760 pada 2021 menjadi 452.522 di 2025. Biaya terverifikasi untuk pelayanan pasien penyakit ini pun melonjak dari Rp410,34 miliar menjadi Rp723,74 miliar pada periode yang sama.
"BPJS Kesehatan tidak tinggal diam. Kami terus melakukan edukasi dan mendorong peserta, khususnya perempuan, untuk melakukan skrining deteksi dini, baik kanker payudara maupun kanker serviks," kata Rizzky.
"Upaya ini penting agar penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara optimal. Hasilnya terlihat pada 2025, di mana capaian skrining mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran peserta yang makin baik terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini," tambahnya.
BPJS Kesehatan mencatat, pada 2025, jumlah peserta skrining kanker payudara melonjak menjadi 30.159 orang, dibandingkan 7.440 peserta di tahun sebelumnya. Sementara itu, skrining kanker serviks selama 2021–2025 telah menjangkau lebih dari 1,57 juta peserta. Dari jumlah tersebut, 770.672 peserta skrining ikut pemeriksaan IVA dan 809.138 orang lainnya menjalani Pap smear.
Layanan Persalinan
JKN juga memberikan perlindungan komprehensif terhadap perempuan melalui program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Layanan ini mencakup pemeriksaan kehamilan (antenatal care) hingga enam kali, pemeriksaan ultrasonografi (USG) sesuai indikasi, persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten, layanan rujukan, perawatan pascapersalinan, hingga skrining kesehatan bayi baru lahir.
Penguatan layanan KIA di Program JKN didukung penyesuaian standar tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Data menunjukkan bahwa jumlah persalinan yang dijamin lewat JKN relatif tinggi dan stabil dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, ada 2,36 juta persalinan dengan pembiayaan Rp7,30 triliun. Angka itu terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan 2,71 juta persalinan.
Pada tahun 2025 kemarin, jumlah persalinan yang dijamin Program JKN sebanyak 2,67 juta kasus, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp10,03 triliun.
"BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin layanan pengobatan, tetapi juga memastikan perempuan mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, pelayanan kehamilan dan persalinan, hingga pascapersalinan," jelas Rizzky.
Melalui berbagai layanan tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi perempuan Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
