tirto.id - Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional, termasuk masyarakat yang termarjinalkan. Pasalnya, masyarakat marjinal selama ini dinilai kerap terabaikan.
“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di Negara ini memiliki hak asasi yang sama. Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/12/2024).
Puan menegaskan, HAM adalah pondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.
“Peringatan Hari HAM sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” tuturnya.
“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” lanjut Puan.
Mantan Menko PMK ini lantas menyoroti adanya Kementerian HAM dalam pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto. Puan menilai, Kementerian HAM menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.
“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.
Puan mengaku, masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat. Terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak tertinggal.
Menurut dia, kelompok termarjinalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ucapnya.
Puan menegaskan masyarakat marjinal tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, melainkan harus menjadi subjek pembangunan. Ia mengingatkan negara wajib hadir memenuhi hak semua lapisan masyarakat.
“Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” tegas Puan.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk mendukung upaya pemenuhan HAM yang diupayakan pemerintah. Menurut Puan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” urainya.
Di satu sisi, Puan turut menyinggung soal pemenuhan HAM yang seharusnya turut dirasakan masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina dan Ukraina.
“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ ucap Puan.
“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” lanjut dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
