Menuju konten utama

Gus Ipul Rapat di Hari Libur Cek Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Selain masalah kesehatan, ada tiga hal lain yang menjadi perhatian utama Mensos, yaitu bullying, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi.

Gus Ipul Rapat di Hari Libur Cek Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Menteri Sosial berdialog dengan para Kepala Sekolah Rakyat, Kepala Sentra dan Balai Kemensos serta para narahubung dalam rapat evaluasi dua pekan berjalannya Sekolah Rakyat. Meski dilaksanakan saat libur, rapat yang digelar secara daring pada Sabtu (26/7/2025) diikuti dengan antusias oleh para peserta. (FOTO/dok. Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengadakan rapat secara daring pada Minggu (26/7/2025) untuk evaluasi dan memeriksa pelaksanaan Sekolah Rakyat. Meski bertepatan dengan hari libur, acara ini diikuti dengan antusias oleh 100 Kepala Sekolah Rakyat, para Kepala Sentra dan Balai Kementerian Sosial, serta narahubung keduanya.

Sekolah Rakyat sudah berlangsung selama dua pekan sejak dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025. Selama periode tersebut, Mensos mencermati jalannya kegiatan dengan saksama dan mendapati sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan di masa penyesuaian.

Menyikapi hal tersebut, ia mengimbau para Kepala Sekolah untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat guna memastikan para siswa mendapatkan perawatan hingga benar-benar pulih.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, masalah kesehatan anak-anak ini akan kita atasi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat dengan layanan yang sesuai dengan fasilitas kesehatan di sana," kata Gus Ipul kepada para Kepala Sekolah.

Selain masalah kesehatan, ada tiga hal lain yang menjadi perhatian utama Gus Ipul, yaitu bullying (perundungan), kekerasan fisik maupun seksual dalam lingkungan sekolah dan juga intoleransi.

Gus Ipul meminta para kepala sekolah untuk memberikan perhatian khusus. Tak hanya itu, guna memitigasi hal-hal tersebut, pihaknya akan menggandeng tim kurikulum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membuat Standar Operasional Prosedur untuk penanganan ketiganya.

"Saya titipkan sejak awal kepada para kepala sekolah. Ini sedang dimatangkan kurikulumnya, SOP-nya, kode-kodenya supaya para kepala sekolah memiliki standar yang sama dalam memitigasi tiga hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat tersebut," pesannya.

Agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal, Gus Ipul menekankan pentingnya kerja tim. Meskipun Kementerian Sosial dan Sekolah Rakyat memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda, ia mengingatkan agar komunikasi tetap terjaga dengan baik, sehingga setiap pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

"Kita ini satu tim yang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita selesaikan tugas kita masing-masing. Mari bekerja sebagai tim," kata Gus Ipul.

Hingga saat ini, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia pada tahun 2025. Sebanyak 63 titik telah memulai MPLS dan 37 sisanya akan beroperasi saat renovasi bangunan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus.

Ia menambahkan, daerah dan latar belakang anak yang berbeda di tiap Sekolah Rakyat dapat memicu permasalahan yang berbeda pula. Karenanya, Gus Ipul menyerahkan penanganan kepada Kepala Sekolah, meski tetap berpegang pada norma dan batasan yang berlaku.

"Silakan berinovasi, silakan melakukan hal-hal yang mungkin dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi bapak ibu sekalian, tetapi tetap dalam batas dan norma yang ada," imbuhnya.

Sebelum menutup rapat online itu, tak lupa Mensos menyampaikan kepada para Kepala Sekolah untuk bekerja secara terstandar dan berpegangan kepada buku panduan yang sebelumnya telah diberikan.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis