Masuk tirto.id
tirto.id - Upaya mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepulauan Riau menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). Selain itu, keduanya juga membicarakan penguatan kolaborasi dalam program kesejahteraan sosial.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul didampingi Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya serta Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan. Sementara itu, Pemprov Kepri diwakili Kepala Dinas Sosial Mahadi Rahman dan Kepala Bagian Protokol Careca.
Gus Ipul menilai pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kepri tidak bisa ditunda, meski dihadapkan pada persoalan biaya yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain.
“Saya terus terang ingin Kepulauan Riau ini segera dibangun gedung permanen Sekolah Rakyat. Tapi kita tahu ada tantangan yang cukup serius, terutama karena biayanya jauh lebih tinggi dibanding daerah lain,” ujarnya.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, ia mendorong skema kerja bersama lintas kementerian, termasuk melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, agar proyek tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih adaptif.
“Bagaimana caranya dengan anggaran yang tetap, tapi tetap bisa dibangun. Mungkin desainnya disesuaikan, yang penting fungsional dulu. Ini yang kita cari solusinya bersama,” tambahnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau masih berada pada tahap awal dengan tiga lokasi rintisan di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang, yang akan menjadi pusat pembangunan fasilitas tersebut, lengkap dengan dokumen pendukung seperti Amdal.
Di luar isu pendidikan, Gus Ipul juga menyoroti pendekatan layanan sosial yang telah dijalankan Pemprov Kepri. Ia menilai kebijakan tersebut cukup menyeluruh, mulai dari penyediaan rumah singgah untuk pasien rujukan, fasilitasi pemulangan jenazah dari wilayah terpencil, hingga bantuan pembiayaan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Belum semua daerah berpikir komprehensif seperti ini, saya senang sekali,” katanya.
Ia memastikan Kementerian Sosial akan terus mengawal realisasi program ini, termasuk merumuskan solusi atas tantangan geografis yang khas di wilayah kepulauan seperti Anambas dan Natuna.
“Kita akan kawal. Tidak hanya di Tanjungpinang, tapi juga solusi untuk wilayah kepulauan lainnya,” tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
