tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengkritik Presiden Jokowi yang meminta kepada perwira TNI-POLRI turut mensosialisasikan keberhasilan pemerintahannya kepada masyarakat. Menurutnya, itu bisa mengarah kepada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
"Bisa mengarah ke sana [abuse of power]. Karena itu menurut saya, biarlah itu [program pemerintah] jadi sebuah kebaikan orang lain yg mengakuinya tidak perlu ada. Supaya amal itu jadi ikhlas," kata Muzani usai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018) malam.
Indikasi penyalahgunaan kekuasaan tersebut, menurut Muzani, lantaran permintaan Jokowi disampaikan pada saat tahun politik dan saat yang bersangkutan berhajat kemabali menjadi capres.
"Menurut saya kalau itu dilakukan maka ada kesan TNI-Polri bermain politik di waktu tahun politik. Masalahnya di situ," kata Muzani.
Sementara, menurut Muzani, Undang-Undang TNI-Polri telah menyatakan kedua institusi tersebut harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis apapun bentuknya.
"Jadi saya kira situasinya sekarang ini kalau misalnya TNI dan Polri memberi semacam testimoni akan ditafsirkan sebagai suatu yang politis. Jadi waktu dan momentumnya tidak tepat," kata Muzani.
Senada dengan Muzani, Waketum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan juga menyatakan arahan Jokowi bisa berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan.
"Intinya begitu. Apapun istilahnya TNI itu harus netral," kata Syarifuddin, di DPP PAN, Kamis (23/8/2018) malam.
Anggota Komisi I DPR ini pun meminta kepada Jokowi agar tidak menarik TNI-Polri ke dalam ranah politik praktis demi kepentingannya.
"Nah kenetralan TNI itu kami harapkan semua pihak tidak berusaha menarik TNI-Polri ke politik praktis. TNI itu harus netral. Tidak boleh kita menarik-narik TNI untuk masuk ke politik praktis," kata Syarifudin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perwira TNI-Polri terlibat untuk mensosialisasikan program dan kerja pemerintah. Permintaan ini sampaikan Jokowi saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
“Yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan,” kata Jokowi.
Jokowi meminta pemasyarakatan program dan kerja pemerintah yang sudah dicapai itu diselipkan dalam agenda-agenda tertentu.
Selain itu Jokowi menyampaikan investasi dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia atas dua faktor: stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan supaya pertumbuhan ekonomi melesat.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto enggan menjawab apakah permintaan Jokowi itu bisa mengganggu netralitas lembaganya atau tidak. Namun pihaknya siap mengeksekusi permintaan dari Presiden Jokowi.
“Div Humas Polri siap,” kata Setyo melalui pesan singkat pada Tirto, Kamis (23/8).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
