tirto.id - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo meminta para kepala daerah untuk satu suara melarang mudik. Ia mengingatkan Presiden Jokowi sudah mengambil kebijakan larangan mudik, sehingga seluruh daerah wajib untuk mengikuti keputusan tersebut.
"Mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5/2021).
Sejumlah gubernur sebelumnya menyilakan warga untuk mudik. Pernyataan itu antara lain disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di Pulau Sumatera, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini untuk mengevaluasi penanganan agar tidak seperti Jakarta pada akhir tahun lalu.
"Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang," ujarnya.
Doni mengingatkan keputusan larangan mudik diambil berdasarkan beragam aspek dan data penanganan COVID-19 selama setahun terakhir. Ia meminta semua pihak mematuhi aturan larangan mudik agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti tahun lalu.
"Kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumunan, maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," ujar Doni.
Doni pun menegaskan masih ada 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang ngotot mudik pada Lebaran tahun ini. Warga yang ingin mudik itu terus diimbau agar mengurungkan niatnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
