Ganjar Bakal Pangkas Birokrasi untuk Tingkatkan Ekonomi Kreatif

"Harus tanpa pungli dan birokrasi yang ruwet. Kepastian hukum juga wajib jelas," kata Ganjar dalam acara Meet and Greet Ganjar Pranowo- Mahfud MD, Senin (23/10/2023).

Tidak hanya itu, Ganjar juga akan memberikan kepastian hukum di sektor ekonomi kreatif. Harapannya regulasi bisa mengakomodir para anak muda di Indonesia.

"Ekonomi kreatif itu langit tanpa batas, sumur tanpa dasar. Ruangnya gede sekali. Regulasinya harus yang mengakomodir kreativitas anak muda," ungkap Ganjar.

Sementara itu, dia mengakui pernah bertemu para pelaku industri kreatif. Mulai dari pelukis muda yang menjual karya hingga ke London dan pengusaha otomotif menghasilkan omzet miliaran rupiah. Dia memproyeksi jika talenta-talenta itu mendapat ruang, Indonesia berhasil memanfaatkan bonus demografi dan bertransformasi menjadi negara maju

"Kalau itu dilegalisasikan wow! gede banget. Itu baru otomotif belum desain, esport, pegiat seni, banyak sekali," kata Ganjar.

Sebelumnya dikutip dari Antara, kelompok pekerja kreatif yang terdiri atas musisi, sineas, budayawan, dan komedian mengusulkan kepada Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghidupkan kembali Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Musisi Romulo Radjadin mengusulkan Badan Ekonomi Kreatif dibentuk kembali demi mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan para pekerja ekonomi kreatif, termasuk memberi dukungan biaya sekaligus mengkurasi karya-karya dari seniman yang patut mendapat dukungan dari pemerintah.

Dalam acara itu, mereka mencontohkan Pemerintah Korea Selatan yang fokus membangun industri kreatifnya, antara lain K-Pop (Korea Pop) dan industri film mulai dari drama Korea (drakor) sampai film-film festival.

Hasilnya, mereka menyebut, industri kreatif di Korea Selatan saat ini menjadi salah satu komoditas yang diekspor ke luar negeri dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasionalnya.

Tidak hanya itu, salah satu komedian Abdul Azis Batubara atau Adjis Doaibu juga mengeluhkan alur perizinan yang rumit dan sewa gedung terlampau mahal.

"Kadang-kadang tempat-tempat pelat merah harganya mahal. Sudah mahal mereka minta jatah free pass (tiket gratis, red.) yang diputar (dijual kembali, red.) ke mereka yang tidak berhak. Kemarin kami bikin acara 3 hari mendatangkan 9.000 orang, mengangkat UMKM sebenarnya untung mereka tidak besar karena harga sewa (lapak) mahal untuk harga sewa tempat (yang mahal, red.)," ungkap Adjis.