tirto.id - Pasangan calon (paslon) dari Koalisi PDIP Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencanangkan program pembangunan ekonomi, salah satunya dengan membangun 10 juta hunian untuk buruh hingga anak muda. Misi tersebut masuk dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, bagian bahagia dan sejahtera.
Dalam misi tersebut diwujudkan melalui beberapa program aksi, salah satunya 10 juta hunian baru atau renovasi, seperti rumah sederhana, rusunawa, rusunami, yang disertai ketersediaan lahan strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
“Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah,” demikian tertulis dalam misi Ganjar-Mahfud.
Masih dengan misi yang sama, Ganjar-Mahfud memiliki strategi untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Mereka mengusung program 4T (tempat tinggal-tempat kerja-Trotoar-Transportasi publik).
Program tersebut menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki. Melalui misinya, Ganjar-Mahfud juga menginginkan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama.
“Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan,” demikian tertulis dalam misi tersebut.
Untuk diketahui, Ganjar-Mahfud sudah mendaftarkan ke KPU untuk Pilpres 2024. KPU juga memastikan dokumen pendaftaran pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo- Mahfud MD sudah lengkap.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan telah memeriksa berkas dua paslon capres-cawapres tersebut.
"Sudah kami periksa untuk paslon yang mendaftar hari ini, kami nyatakan lengkap," kata Hasyim Asy'ari, Kamis (19/10/2023). Sebelumnya, pendaftaran calon presiden (papres) dan calon wakil presiden (cawapres) dimulai hari ini, Kamis, 19 Oktober 2023 hingga 25 Oktober 2025. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
