tirto.id - Pemerintah memastikan gaji guru non-ASN atau honorer tetap mengalami kenaikkan meski Kementerian Pendidikan dan Menengah (Kemendikdasmen) turut terkena pemangkasan anggaran.
“Tunjangan guru non-ASN tetap kami amankan sebesar Rp11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan,” kata Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen pada Rabu (12/2/2025).
Mu’ti mengatakan sebelumnya kementeriannya mendapatkan pemangkasan anggaran Rp8,03 triliun dari Kementerian Keuangan. Akan tetapi, nilai tersebut dikurangi efisiensinya menjadi Rp7,27 triliun.
"Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp724,2 triliun," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mu’ti juga memastikan bahwa penyediaan beasiswa pendidikan, termasuk untuk yang adirmasi maupun daerah tetap ada dengan anggaran Rp278 miliar.
Adapun menyoal soal pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Mu’ti menyebut akan tetap berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto . Akan tetapi, dia mengatakan hampir separuh peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan batal dibiayai untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan tersebut.
“Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025 jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” ujarnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
