ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit

tirto.id - Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengungkapkan implementasi program B50 diperkirakan akan memberikan nilai tambah hingga Rp24,68 triliun bagi petani kelapa sawit. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai tambah sebesar Rp20,9 triliun yang dihasilkan dari penerapan program B40 sepanjang 2025.

“Untuk para petani, dengan 2025, dengan implementasi B40 kita itu melakukan peningkatan nilai tambah CPO, atau crude palm oil kita, sebesar Rp20,9 triliun. Proyeksinya diharapkan di 2026 ini, ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun,” ujar dia dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Selain meningkatkan nilai tambah bagi petani, penerapan B40 pada 2025 juga diklaim telah menghemat devisa negara hingga Rp133 triliun dan menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan manfaat yang lebih besar melalui implementasi B50. “Dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini, proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang,” lanjut Anggia.

Ia menambahkan, program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai target net zero emission (NZE). Sepanjang 2025, implementasi B40 telah berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton CO2.

“Dan diharapkan di 2026 ini, kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton. Karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan,” tutur Anggia.

Lebih lanjut, Anggia menjelaskan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel melalui program B50 merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.

Untuk mendukung target itu, pemerintah masih mempercepat uji teknis dan uji penggunaan B50 yang telah dimulai sejak 2025.

“Sejak bulan Desember, dan juga saat ini berjalan di berbagai sektor. Untuk sektor otomotif terutama sudah dilakukan uji teknisnya, uji jalan juga, dari bulan Desember 2025 hingga bulan Juni,” katanya.