tirto.id - Kementerian BUMN berencana merombak struktur kedeputian di dalam lembaganya agar menjadi lebih ramping, sekaligus untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan fungsi wakil menteri.
"Nanti urusan deputi ini yang pertama akan diperbaiki adalah strukturnya. Di mana kewenangan wamen, di mana kewenangan deputi. Nanti akan diatur di strukturnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sunulingga di kantornya, Senin (18/11/2019).
Saat ini, lanjut Arya, perubahan kewenangan deputi dan wakil menteri akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Dia juga menambahkan bahwa jumlah deputi akan berkurang akibat adanya posisi wakil menteri.
Saat ini, terdapat tujuh kedeputian di Kementerian ESDM, di antaranya Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah.
Kemudian, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang.
Lalu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro; dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra.
Sebagai akibat dari perampingan itu, kata Arya, akan ada perombakan pada personel di kedeputian Kementerian BUMN. Artinya, para deputi itu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan BUMN. Arya menyebut itu sebagai upaya penyegaran.
"Deputi-deputi ini kan sudah lama di sini jadi mereka perlu juga refresh lagi ke perusahaan-perusahaan, maka kami akan minta beliau, kami harapkan mereka mau ke perusahaan-perusahaan megang BUMN," tutur Arya.
Arya melanjutkan saat ini pihaknya tengah mencari orang-orang baru untuk mengisi posisi deputi. Ia menyebut orang-orang yang terpilih nanti akan membuat kementerian berlari cepat, tapi Arya enggan membeberkan nama-nama calon tersebut.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Ringkang Gumiwang
