tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memenuhi kewajibannya kepada nasabah JS Saving Plan.
Tahun ini, kata dia, Kementerian BUMN juga bakal segera membentuk holding asuransi agar arus kas perusahaan tersebut mulai membaik.
Dengan demikian, Jiwasraya dapat mulai membayar polis nasabah yang jatuh tempo sebesar Rp12,4 triliun sejak akhir 2019.
.
"Pembentukan holding itu nanti akan ada cashflow Rp1,5 triliun. Kami bisa cicil ke depan," ucapnya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Di samping itu, lanjut Erick, Kementerian BUMN juga akan mendorong agar aset finansial Jiwasraya pada instrumen saham dan reksa dana dijual. "Nanti ada aset yang saham yang mungkin bisa dilepas," imbuhnya.
Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko menambahkan pendirian Holding BUMN Asuransi dapat membantu Jiwasraya keluar dari krisis keuangan dan gagal bayar.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang akan ditunjuk sebagai ketua Holding tersebut direncanakan mengeluarkan surat utang sebagai upaya meraih pendanaan atau raising fund, yang akan dibeli oleh BUMN lain.
Penerbitan surat utang menggunakan skema MBC atau subdebt, yang perlu dilaksanakan segera setelah holding asuransi terbentuk. Sumber dana holding untuk membayar kembali utang-utang berasal dari dividen atau laba ditahan yang diperoleh dari anggota holding asuransi.
"Kita akan menerbitkan pinjaman subordinasi yang akan dibeli oleh holding. subdebt, itu sebenarnya bond tapi klaimnya lebih yunior. Ini tidak boleh dilunasi kalau tidak solvable. Bunganya murah 1/5 BI Date," ujar Hexana dalam diskusi bersama sejumlah wartawan 27 Desember 2019.
Sementara itu, aset finansial perusahaanya pada instrumen saham dan reksa dana sangat sulit dilikuidasi atau dijual lantaran dalam kondisi under value. Aset finansial perusahaan pada dua instrumen tersebut, berdasarkan catatanya, kini sebesar Rp5,4 triliun.
Memang, ada kemungkinan sejumlah saham tersebut di-cut lose atau jual rugi. Namun, ia bilang, hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemegang saham, dalam hal ini kementerian BUMN.
"Cut loss boleh sepanjang enggak ada indikasi fraud dan tidak merugikan negara," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
