tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi di 2017 adalah sebesar 5,07 persen. Meskipun angka tersebut yang tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat, namun capaiannya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Di APBN 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,2 persen.
Melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di 2017, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, meragukan target pertumbuhan ekonomi di 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen dapat terwujud.
“Faktornya tahun ini diperkirakan konsumsi rumah tangga masih stagnan di 4,9-5 persen,” kata Bhima saat dihubungi Tirto pada Senin (5/2/2018).
Bhima juga memprediksi masyarakat kelas menengah atas bakal cenderung menahan konsumsinya di tahun ini. Bhima menilai hal itu terjadi karena pada 2018, Indonesia mulai memasuki tahun politik.
Selain faktor konsumsi, pengaruh inflasi pangan dan tekanan harga minyak mentah yang tinggi juga bisa memicu kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dan tarif listrik. Menurut Bhima, kenaikan ekspor kemungkinan besar juga tidak setinggi tahun lalu, yakni di kisaran 5-7 persen.
“Ini karena kualitas ekspor yang rendah dan mengandalkan harga komoditas. Harapannya motor pertumbuhan yang berasal dari investasi bisa tumbuh hingga 7-9 persen untuk menopang sektor riil,” jelas Bhima.
Bhima menjelaskan perekonomian global saat ini sedang bergerak naik. Sejumlah negara di Asia Tenggara mampu memanfaatkan momentum ini. Misalnya, Malaysia bertumbuh 6,2 persen, Thailand naik menjadi 4,3 persen, dan Filipina sebesar 6,6 persen.
“Kalau Indonesia cuma tumbuh di angka 5 persen, artinya kita belum optimal dalam memanfaatkan peluang. Estimasi INDEF di 2018 ini, perekonomian cuma tumbuh 5,1 persen,” ujar Bhima.
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di 2018, Bhima menyarankan agar pemerintah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya seperti mendorong ekspor ke sejumlah pangsa pasar baru. Sedangkan dari segi investasi, Bhima mengatakan bahwa peningkatan perlu didorong dengan mengevaluasi paket kebijakan serta memberikan insentif fiskal.
“Untuk melindungi daya beli masyarakat pun, jaga tarif listrik dan BBM hingga akhir tahun. Pencairan bantuan sosial juga jangan terlambat,” ujar Bhima.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
