Drone Israel Serang Pos Polisi Palestina, Enam Orang Tewas

tirto.id - Setidaknya enam orang tewas akibat serangan terpisah drone Israel terhadap pos polisi Palestina di Jalur Gaza dan Khan Younis. Serangan itu terjadi antara Kamis (26/2/2026) malam dan Jumat (27/2) dini hari.

Melansir Al Jazeera, keenam korban tewas diidentifikasi sebagai rakyat Palestina. Sebanyak empat korban berasal dari al-Mawasi, Khan Younis. Sementara dua lainnya berasal dari Jalur Gaza bagian tengah dekat kamp pengungsi Bureij.

Selain membunuh enam warga Palestina, serangan drone Israel itu juga menyebabkan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Beberapa korban luka akibat serangan itu dilaporkan dalam keadaan kritis.

Dua serangan drone dilancarkan Israel secara terpisah. Keduanya sama-sama menargetkan pos polisi Palestina, yakni pos pemeriksaan di persimpangan al-Maslakh, al-Mawasi di Khan Younis dan pos polisi dekat pintu masuk kamp pengungsi Bureij di Gaza bagian tengah.

Serangan drone mematikan itu dikecam Hamas. Mereka menyebut serangan itu sebagai perusak upaya mediator selama fase gencatan senjata.

Hamas juga menyebut Israel telah secara terus menerus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan hampir tiap hari sejak tercapainya kesepakatan pada 10 Oktober 2025 lalu.

Menanggapi korban jiwa yang terus berjatuhan di tengah kesepakatan gencatan senjata, Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut bahwa hal ini mencerminkan "pengabaian terang-terangan pendudukan Zionis terhadap upaya para mediator". Qassem juga menyebut Israel melakukan "pengabaian total terhadap Board of Peace dan perannya".

Qassem juga mempertanyakan mengapa Israel bisa terus melangsungkan serangan mematikan kepada warga Palestina. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa komitmen penghentian konflik yang dibicarakan banyak negara tak menghasilkan terobosan konkret di lapangan.

"Pembicaraan negara-negara penjamin tentang penghentian perang tidak memiliki substansi nyata di lapangan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Jurnalis Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, melaporkan bahwa situasi berdarah di Gaza terus berlangsung kendati kesepakatan gencatan senjata telah tercapai.

"Israel telah memperjelas bahwa Israel tidak akan bertanggung jawab untuk mengatur kembali sisa-sisa kehidupan di Gaza," kata Azzoum dalam laporannya.

"Itulah mengapa kita dapat melihat bahwa segala bentuk pemulihan layanan [publik] sebelumnya, termasuk kepolisian ... akan digagalkan," tambahnya.

Krisis Kemanusiaan di Palestina Memprihatinkan

Situasi kemanusiaan di Gaza yang telah porak-poranda akibat serangan Israel juga tak kunjung menunjukkan perubahan positif. Pembukaan sebagian blokade Israel di Palestina tak terbukti bermanfaat bagi penderitaan rakyat Gaza.

Laporan Otoritas Penyeberangan dan Perbatasan Gaza pada Jumat menyebut bahwa sebanyak 50 warga Palestina melakukan perjalanan ke luar Gaza pada hari itu. Sebanyak 50 warga itu terdiri dari 13 pasien dan 37 pendamping. Sementara itu, ada 41 warga yang kembali ke Gaza.

Kendati perjalanan dari dan ke Gaza telah dimungkinkan, namun rendahnya arus penyeberangan yang diperbolehkan tak banyak membantu. Ribuan pasien Palestina dilaporkan masih tak bisa keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan medis, padahal fasilitas kesehatan di sana bekerja pada taraf yang memprihatinkan.

Tak hanya rendahnya arus penyeberangan manusia, arus penyeberangan logistik bantuan juga masih dibuka pada taraf yang minimal. Pada Kamis, otoritas penyeberangan melaporkan adanya 286 truk pembawa logistik memasuki Gaza, namun Gaza kini membutuhkan setidaknya 600 truk logistik setiap hari untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Di tengah situasi tersebut, sebanyak 37 kelompok pembawa bantuan internasional telah dihentikan Israel. Mereka dilarang melewati perbatasan kecuali menyerahkan detail pribadi para staf.

Organisasi-organisasi itu menolak melakukan perintah Israel itu karena dinilai dapat membahayakan karyawan, mengikis netralitas kemanusiaan, dan melanggar peraturan perlindungan data Eropa.

Oxfam International, salah satu organisasi bantuan yang tak boleh mengirimkan bantuan oleh Israel, menyebut bahwa permintaan Israel itu akan berdampak buruk pada krisis kemanusiaan di Gaza.

"Di Gaza, keluarga-keluarga tetap bergantung pada bantuan eksternal di tengah pembatasan masuknya bantuan yang terus berlanjut," tulis Oxfam International dalam pernyataannya.

Oxfam International juga menyebut bahwa pembatasan arus pengiriman bantuan masih diperparah oleh serangan demi serangan Israel yang masih terus berlangsung di Gaza.

"Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serangan militer, penghancuran, pengungsian, perluasan pemukiman, dan kekerasan pemukim mendorong meningkatnya kebutuhan kemanusiaan," tulis mereka.