tirto.id - Pemprov DKI Jakarta menyepakati MoU tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana di Balairung, Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut. Dia menilai program ini memiliki peran strategis yang memperkuat rantai pasok kebutuhan pangan warga.
"Pastinya, Komisi B mendukung untuk Sirkular Ekonomi dan Pemenuhan Gizi," ujar Nova.
Menurutnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan memegang peran penting dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, di antaranya Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya yang menjadi kunci dalam pemenuhan kebutuhan program pangan.
Misalnya Pasar Jaya, mampu menyediakan tempat untuk kebutuhan pangan seperti telur, susu, daging sapi, ayam, dan lain-lain.
"Ini kolaborasi untuk menciptakan sirkular ekonomi," tutur Nova.
Nova menambahkan, selain berperan dalam pemenuhan gizi, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jakarta juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Hal ini sejalan dengan target pembangunan 1.000 dapur SPPG, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Keterlibatan masyarakat di sekitar dapur menjadi bukti Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, namun juga mendorong penguatan ekonomi di tingkat wilayah.
Penandatanganan nota kesepakatan itu menjadi landasan sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus memperkuat peran Jakarta dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Penyerapan tenaga kerja yang ada di sekitar wilayah dapur-dapur SPPG. Kan ini bagus, ada penyerapan tenaga kerja," pungkas Nova.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id





























