tirto.id - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong agar sosialisasi mengenai manfaat jaminan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Dengan demikian, para pekerja akan lebih memahami perlindungan yang mereka dapatkan terkait hak-hak ketenagakerjaan.
Nova Harivan Paloh selaku Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja. Nova juga menyampaikan perlunya sosialisasi secara kontinyu agar masyarakat semakin lebih tahu manfaat dari program jaminan ketenagakerjaan.
“Kami menyampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait manfaatnya,” ucap Nova usai menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta.
Nova menjelaskan bahwa melalui upaya sosialisasi, partisipasi pekerja akan meningkat. Ia juga menambahkan bahwa perusahaan akan lebih memahami keuntungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada karyawan.
Beberapa program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Tentunya ini ranah Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi imbauan atau seperti apa ke perusahaan-perusahaan atau pekerja,” jelas Nova.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menyarankan agar Dinas Ketenagakerjaan turut berperan aktif dalam menyosialisasikan kegiatan seperti penyerahan santunan dan perlindungan kepada masyarakat.
Dengan adanya sosialisasi yang tepat, Taufik berharap masyarakat akan semakin antusias untuk mendapatkan perlindungan yang layak.
“Sosialisasi tentang penyerahan santunan, biasanya asuransi swasta itu yang ditonjolkan,” ujar Taufik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus menggalakkan sosialisasi terkait manfaat jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Deny juga mengungkapkan bahwa dukungan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lebih baik.
“Mungkin ke depan kami membutuhkan dukungan dari dewan yang terhormat untuk mengedukasi masyarakat,” harap Deny.
Deny juga menyampaikan bahwa target perlindungan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal, pada 2024 adalah sebanyak 2.749.845 peserta. Saat ini, perlindungan baru mencakup 2.279.743 peserta, yang berarti masih ada sekitar 470.102 pekerja yang belum terdaftar.
“Kami butuh dukungan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta bagaimana kita bisa menyejahterakan seluruh pekerja sesuai dengan amanah yang diberikan negara,” tuturnya mengakhiri.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
