tirto.id - Dugaan penyelundupan senjata oleh anggota pasukan keamanan PBB (UNAMID) dari Indonesia di Sudan, membuat Komisi I DPR mengambil langkah. Komisi I DPR akan memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dalam Rapat Dengar DPR pada Senin pekan depan.
"Isu terkini yang menonjol adalah kejadian di Sudan. Komisi I DPR akan mempertanyakan itu karena berkaitan dengan tugas Menhan, Panglima TNI, dan BIN," kata Asril Tandjung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Menurut Asril, anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam UNAMID sudah mau pulang, namun saat pemeriksaan barang-barang di Al Fashir, Sudan ditemukan senjata jenis AK-47 dan mineral yang diduga bahan amunisi.
"Seolah-olah anggota kita dituduh menyelundupkan senjata. Kalau saya lihat senjatanya banyak AK-47, itu bukan buatan Indonesia berarti bukan milik kita," ujarnya.
Asril heran selama ini Indonesia termasuk negara terbanyak pengirim kontingen pasukan perdamaian PBB dan tidak ada masalah terkait senjata. Berdasarkan pengalamannya sebagai ketua kontingen pasukan perdamaian Indonesia untuk Kamboja pada 1993, seluruh peralatan persenjataan dimasukkan dalam peti kemas atau dibawa terpisah dari prajurit.
"Persenjataan dipisahkan dari orang pemegangnya. Pasukan naik pesawat tidak menggunakan senjata sesuai ketentuan PBB," katanya.
Isu dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan Indonesia di UNAMID itu mengemuka pada Jumat (20/1). Sudanese Media Centre menyebutkan pasukan ditangkap karena diduga menyelundupkan senjata. Berbagai senjata dan amunisi yang diselundupkan meliputi 29 senapan Kalashnikov, 4 senapan, 6 senapan GM3 dan 61 berbagai jenis pistol, dan juga berbagai amunisi dalam jumlah besar.
Kapolri Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membantah tuduhan itu. Tito mengungkap bahwa 10 koper berisi berbagai senjata dan amunisi itu bukan milik Polri yang telah menyelesaikan tugasnya di Sudan.
Untuk mendalami dugaan itu, Kapolri mengaku sudah mengirimkan tim ke Sudan pada Rabu (25/1) malam. "Yang jelas akan kita kirim tim, malam ini akan berangkat ke sana memberi bantuan hukum, koordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan PBB maupun otoritas Sudan," kata Tito seusai mendampingi Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2017 di Jakarta, Rabu, (25/1/).
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
