tirto.id - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Suharti, memastikan anggaran untuk program prioritas daerah tidak akan dipangkas meski Rancangan APBD 2020 DKI Jakarta mengalami defisit mencapai Rp10 triliun.
"Yang jelas [program] prioritas tetap dilaksanakan sesuai target, [anggaran] tidak akan dikurangi," katanya, Senin (25/11/2019).
Suharti juga bilang, pemangkasan anggaran akan dilakukan terhadap program-program yang tidak termasuk dalam kegiatan strategis daerah [KSD].
"Kebijakan yang hanya sifatnya mendukung, kalau tidak dilaksanakan tidak banyak menggangu kepentingan umum. Itu yang kemungkinan dikurangi," ujarnya.
Suharti juga mengatakan awalnya Pemprov DKI mengusulkan anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp95,99 triliun.
Namun, melihat situasi perekonomian nasional yang sedang melemah, Pemprov DKI pun merevisi usulan anggaran tersebut menjadi Rp89,44 triliun.
Usulan anggaran itu pun kembali membengkak mencapai Rp97 triliun saat pembahasan KUA-PPAS 2020 bersama setiap fraksi DPRD DKI.
Pembengkak ini sendiri, kata Suharti, terjadi karena meningkatnya kebutuhan tambahan akibat perubahan regulasi di tingkat nasional, seperti kenaikan premi BPJS Kesehatan dan upah mininum provinsi (UMP) pada 2020 mendatang.
"Premi BPJS Kesehatan naik Rp1,6 triliun tahun depan. UMP juga naik Rp400 miliar. Jadi banyak kebutuhan tambahan karena regulasi dan situasi di tingkat pusat," imbuh Suharti.
Pembahasan soal defisit RAPBD 2020 ini sendiri akan kembali dibahas pada rapat di Badan Anggaran (Banggar) yang menurut rencana akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"[Defisit anggaran] ini akan mulai dibahas di Banggar minggu ini. Kami sepakati lagi berapa yang akan dipakai dari pendapatan sampai belanja," ungkapnya.
"Sekarang masih menghitung melalui kertas kerja opsi yang mungki dilakukan, belum ada opsi yang diambil saat ini," imbuhnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
