tirto.id - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim meminta pemerintah membatasi impor baja untuk mengamankan industri baja di dalam negeri.
"Regulasi yang dibutuhkan untuk industri baja nasional dalam rangak substitusi impor," ujarnya usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Ia mengatakan, impor baja merupakan salah satu item yang memperberat neraca dagang Indonesia dan menyebabkan defisit di tahun 2018. Bahkan, kata Silmy, importasinya terbesar nomor tiga dengan nilai hingga 6 miliar dolar AS.
Data International Trade Administration (ITA) menunjukkan, impor produk baja ke Indonesia sudah meningkat 102 persen sepanjang 2009 hingga 2017. Pada 2017, impor baja Indonesia bahkan sudah mencapai 11 juta ton setahun
Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan, kebutuhan konsumsi baja nasional per 2018 lalu mencapai 14 juta ton per tahun, sedangkan produksi baja mentah dalam negeri mencapai 4,8 juta ton pada 2015, dan turun menjadi 4,7 juta ton pada 2016, kemudian kembali naik mencapai 5,1 juta ton pada 2017.
"Ini kan tidak baik buat ekonomi sehingga kita diskusikan juga apa-apa yang bisa di perbaiki kita usulkan untuk jadi regulasi yang fair buat semua pihak," kata dia.
Selain itu, pembahasan lainnya yang dilakukan dengan Erick Thohir juga terkait dengan kerjasama Indonesia dengan Pohang Iron and Steel Company atau Posco.
"Kita tahu pak presiden akan ke Korea di sini juga terkait kerja sama Posco ke depan akan seperti apa. Misalnya dalam hal mewujudkan cluster 10 juta ton di Cilegon kurang lebih 2023, 2025 itu kapasitasnya segitu," papar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
