tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berbagai permasalahan di industri baja dan besi dalam negeri diselesaikan. Sebab, malasah tersebut telah membebani neraca dagang Indonesia dan membuat defisit neraca transaksi berjalan (CAD) melebar.
"Kita tahu industri baja dan besi merupakan salah satu industri strategis nasional yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan data yang saya miliki impor baja sudah masuk ke peringkat 3 besar impor negara kita," ujarnya di Istana Presiden, Rabu (12/2/2020).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor baja Indonesia sepanjang Januari hingga Desember tahun lalu memang tinggi dan menduduki peringkat kedua terbesar setelah mesin dan perlengkapan elektrik. Impor baja Indonesia meningkat 1.9 persen dari tahun 2018 menjadi 10.246,7 juta dolar AS.
Menurut Jokowi, industri baja nasional harus kembali didorong untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas hasil produksi agar tak kalah saing dengan baja impor. Karena itu, ia meminta perbaikan manajemen perusahaan besi dan baja di Indonesia dilakukan, terutama yang merupakan badan usaha milik negara.
"Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu mendorong industri baja dan besi makin kompetitif," imbuhnya.
Jokowi memang mengakui bahwa industri besi dan baja nasional masih memiliki ketergantungan bahan baku impor karena rendahnya produksi bahan baku dalam negeri.
Karena itu, menurutnya, terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.
Pertama, memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku sampai pada komponen harga gas.
Kedua, bahan baku dari hasil tambang nasional perlu diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya hntuk mengurangi impor tetapi juga bisa membuka lapangan kerja.
"Di samping itu saya juga minta dikaji secara cermat, beberapa regulasi yang mengatur mengenai aspek risiko lingkungan yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup," pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
