tirto.id - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim terpilih sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165/TPA Tahun 2022.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto mengklaim pemilihan Silmy akan membuat pelayanan keimigrasian menjadi semakin optimal di masa depan.
"Dengan adanya pejabat definitif pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal," katanya dikutip dari rilis tertulis pada Selasa (27/12/2022).
Andap menjelaskan, Silmy terpilih berdasarkan hasil proses seleksi yang terdiri atas berbagai tahapan.
Pertama ialah tahapan administrasi dan rekam jejak, kemudian seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, lalu dilanjut seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh tim Pansel.
Andap menerangkan penilaian dilakukan oleh tim Pansel yang terdiri atas berbagai stakeholder, yakni internal Kemenkumham, Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara.
Dalam penilaian, Simly adalah satu dari tiga kandidat yang direkomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Kemudian, Yasonna membawa ketiga nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014.
Selanjutnya, Kemenkumham akan menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirjen Imigrasi.
Kemenkumham telah mengumumkan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi sejak 27 Juli 2022 lalu. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI-Polri, serta kategori Non-PNS. Adapun Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori Non-PNS.
Keikutsertaan Non-PNS dalam seleksi JPT Utama dan Madya dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
"Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS," jelas Andap.
Kursi Dirjen Imigrasi memang kosong setelah Jhoni Ginting pensiun pada Juni 2021 lalu. Jhoni sendiri menduduki kursi itu selama satu tahun lebih setelah mantan Dirjen Imigrasi sebelumnya, Ronny Sompie tersandung masalah misinformasi soal buronan KPK Harun Masiku.
Kursi Dirjen Jenderal Imigrasi Kemenkumham lantas diisi oleh Widodo Ekatjahjana yang menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham per 1 Juli 2021 lalu. Di masa kepemimpinan Widodo, Presiden Jokowi sempat menyentil kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi karena proses pembuatan visa bagi investor diklaim lambat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
