Menuju konten utama

Dirut Garuda Soal PMN Rp7,5 T: Tak Satu Sen pun untuk Bayar Utang

Irfan Setiaputra memastikan, dana PMN senilai Rp7,5 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan.

Dirut Garuda Soal PMN Rp7,5 T: Tak Satu Sen pun untuk Bayar Utang
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menjadi narasumber diskusi bertema Semangat Baru Garuda di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

tirto.id - Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan. Garuda sendiri mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp7,5 triliun.

"Yang paling mau ditegaskan dari pembagian uang Rp7,5 triliun itu, enggak ada satu sen pun untuk membayar utang," ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR RI terkait PMN, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Irfan menjelaskan, dana PMN yang diberikan pemerintah bakal digunakan pihaknya untuk kebutuhan perawatan (maintenance) sekitar 28 pesawat yang selama pandemi disimpan di hanggar. Saat ini Garuda mengoperasikan 38 pesawat dan berencana terus menambah hingga menjadi 66 pesawat.

"Pada saat pandemi, kita kan mulai enggak ada income, berkurang habis, mulailah sewa pesawat tidak dibayar, maintenance tidak dibayar, atau bahkan tidak di-maintenance, jadi pesawatnya kita masukkin hanggar. Nah dengan PMN yang tadi, (pesawat) yang tadinya masuk ini, dibenerin," kata dia.

Selain untuk kebutuhan perawatan pesawat, PMN akan digunakan untuk restorasi dan modal kerja perusahaan, di antaranya pembayaran sewa pesawat dan pembayaran avtur ke depan.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjamin, PT Garuda Indonesia (Persero) akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun tahun ini. Pemberian PMN ini guna memenuhi kebutuhan maintance, restorasi, dan maintance reserve dan modal kerja Garuda Indonesia.

"PMN diberikan melalui skema Right Issue HMETD dan PMN diberikan sesudah ada kesepakatan perdamaian dengan kreditur disahkan melalui putusan homologasi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskan PMN akan masuk sesudah neraca Garuda relatif sudah lebih managable, dan negosiasi dengan kreditur sudah dilakukan dan disahkan dalam putusan pengadilan homologasi. Serta adanya rencana right issue dilakukan oleh Perseroan.

"Jadi semua ini dalam satu paket Rp7,5 triliun dengan right issue dan kesepakatan para kreditur," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pendapatan usaha Garuda Indonesia pada pertengahan 2022 telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari 2020 dan 2021. Pendapatan usaha sudah lebih besar dari beban usaha. Sementara itu, selisih aset dan liabilitas juga membaik.

"Ada insiatif strategis, mereka untuk melakukan optimalisasi route network yang secara operasi menguntungkan dan bersinergi dengan Citilink terkait rute-rute ke depannya," kata dia

Lebih lanjut, dia mengatakan melalui PMN diterima Garuda tentu hal ini akan membantu kinerja keuangan perusahaan. Bahkan ia memperkirakan Garuda dapat membukukan laba ke depannya.

Dalam hitungannya, Garuda akan menuai laba 399 juta dolar AS pada 2023, 589 juta dolar AS pada 2024, dan 631 juta dolar AS pada 2025. Sementara pada 2026, Garuda diperkirakan meraup laba hingga 647 juta dolar AS.

Baca juga artikel terkait UTANG GARUDA atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Bisnis
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang