tirto.id - Pemerintah akan melakukan dialog dengan para pihak terkait usaha layanan daring (dalam jaringan) dan konvensional untuk menyelesaikan silang sengkarut masalah transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merencanakan dialog tersebut digelar pada 17 Oktober mendatang.
"Kami undang pihak-pihak pemangku kepentingan untuk berdialog secara langsung kepada kami," kata Budi Karya saat menyerahkan bantuan bus di Magelang, Minggu (15/10/2017).
Menurut Budi, layanan transportasi berbasis aplikasi online semestinya menjadi hal yang baik, bukan merugikan banyak pihak. "Transportasi online tempat orang mencari rezeki namun transportasi konvensional juga masih banyak yang mencari nafkah di situ. Hal ini yang nanti kami harmonisasikan," kata Budi Karya.
Ia meminta seluruh daerah kompak dalam menyikapi masalah usaha layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi daring.
Maraknya layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi daring telah memicu aksi protes dari para pelaku usaha transportasi konvensional seperti sopir angkutan umum, taksi, ojek hingga bajaj, yang pendapatannya menurun karena kalah bersaing dengan layanan baru yang lebih mudah dijangkau, lebih murah dan lebih nyaman bagi konsumen.
Beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan khusus untuk mengatasi efek perkembangan layanan daring transportasi, di antaranya ada yang berusaha membatasi dan bahkan melarang pengoperasiannya.
Sementara pemerintah pusat merespons masalah itu dengan berusaha menyempurnakan peraturan mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
