tirto.id - Uskup Agung Emeritus Anglikan asal Afrika Selatan, Desmond Mpilo Tutu, meninggal dunia dengan tenang di Cape Town, Ahad, 26 Desember 2021, dalam usia 90. Ia meninggalkan istri yang sudah dinikahinya selama 66 tahun, Nomalizo Leah Shenxane, empat anak, dan beberapa cucu.
Ucapan duka cita datang dari berbagai penjuru dunia, di antaranya dari Ratu Inggris Elizabeth II, beberapa presiden Amerika Serikat (Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter), Uskup Agung Canterbury di Inggris, serta pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus.
Di samping menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan, Tutu mendedikasikan separuh hidupnya untuk membebaskan kaum tertindas dan minoritas. Ia dikenal luas, termasuk oleh publik Indonesia, karena melawan politik apartheid tanpa kekerasan. Karena itu pula pada 1984 ia dianugerahi Nobel Perdamaian dan dipercaya menakhodai Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, panitia khusus untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan selama era apartheid di Afrika Selatan.
Perjuangan Melawan Apartheid
Tutu lahir pada 7 Oktober 1931 di Klerksdorp, sekitar 2-3 jam dari kota besar Johannesburg menggunakan bus. Ia awalnya berniat menjadi dokter, salah satunya karena pernah mengidap tuberkulosis saat kecil. Namun ia harus mengubur impiannya dalam-dalam karena biaya dokter terlalu mahal. Ia lantas mencoba ikut jejak bapaknya jadi guru sekolah, namun tak bertahan lama karena kecewa oleh sistem pendidikan yang sangat tersegregasi secara rasial di bawah pemerintahan apartheid yang berkuasa sejak 1948.
Tutu lantas memutuskan mengabdi kepada Gereja Anglikan dan ditahbiskan jadi pendeta saat berusia 30. Setelah itu, ia sempat menempuh pendidikan tinggi ke London, Inggris.
Tutu mulai lantang mengkritisi sistem segregasi rasial sejak paruh kedua dekade 1970-an, tak lama setelah diangkat sebagai dekan kulit hitam pertama di St. Mary’s Cathedral di Johannesburg dan Sekretaris Jenderal untuk South African Council of Churches. Tutu pernah mengatakan apartheid adalah sistem yang “sangat jahat, tidak bermoral, tidak berdasarkan ajaran Alkitab, dan tidak Kristiani sehingga hanya dapat dibandingkan dengan sistem yang sama jahatnya: nazisme.”
Salah satu usaha pertama yang dilakukan Tutu adalah memperingatkan Perdana Menteri B. J. Vorster (menjabat 1966-1978) tentang dampak berbahaya apartheid melalui surat terbuka pada 1976. Dilansir dari buku Soweto: The Fruit of Fear (1986), dalam surat tersebut Tutu bercerita tentang kemarahan pelajar kulit hitam Soweto, kota praja di kawasan Johannesburg, gara-gara pemerintah memutuskan menjadikan bahasa Afrikaans—yang dipakai oleh minoritas kulit putih—sebagai bahasa pengantar di sekolahan. Ia khawatir huru-hara akan terulang.
Alih-alih menyambut baik saran sang pendeta untuk meredam potensi ledakan masalah, Vorster menganggapnya sekadar propaganda dari Partai Federal Progresif, oposisi pemerintah di parlemen yang menentang kebijakan apartheid.
Apa yang Tutu khawatirkan terjadi. Beberapa pekan kemudian ribuan pelajar kulit hitam berbondong-bondong turun ke jalanan Soweto. Aksi protes mereka disambut dengan gas air mata dan peluru dari polisi dan tentara. Dalam peristiwa yang kemudian populer disebut Soweto Uprising itu diperkirakan 700 orang meninggal.
Semenjak tragedi tersebut Tutu gencar berdiskusi dengan para pemimpin kulit hitam dan putih serta memberikan ceramah ke kampus-kampus mahasiswa kulit putih untuk membuka mata mereka tentang kekejaman sistem apartheid. Usaha ini tak berjalan baik. Seperti yang ditulis Tutu, “Saya dikritisi oleh komunitas kulit hitam karena yang saya lakukan dibilang cuma buang-buang waktu.”
Tapi itu tidak membuatnya putus asa. Pada 1980, bersama tokoh-tokoh petinggi gereja, Tutu menemui Perdana Menteri P. W. Botha (menjabat 1978-1984) serta anggota kabinet dan menyampaikan empat poin tuntutan: memberikan status kewarganegaraan yang sama untuk semua penduduk, menghapus sistem paspor internal dan penahanan warga tanpa proses pengadilan, mengakhiri pengusiran orang kulit hitam dari tempat tinggalnya, membangun sistem pendidikan yang setara.
Lagi-lagi ia diabaikan. Paspor Tutu bagkan sempat dirampas supaya tidak bisa bepergian.
Kegigihan Tutu, meski belum membuahkan hasil, terdengar dan mendapatkan simpati dari dunia internasional. Empat tahun setelah pertemuan dengan Botha, Tutu dianugerahi Nobel Perdamaian. Setahun setelahnya ia diangkat menjadi Uskup Johannesburg dan tak lama kemudian memegang jabatan tertinggi di Gereja Anglikan Afrika Selatan, Uskup Agung Cape Town.
Semenjak itu Tutu mulai menyerukan agar komunitas internasional menghukum Afsel dengan sanksi ekonomi. “Tidak ada jaminan bahwa sanksi-sanksi dapat meruntuhkan apartheid, tapi itulah opsi tanpa kekerasan yang tersisa, dan juga sebuah risiko dengan kesempatan,” tulis Tutu di The New York Times edisi Juni 1986. Ia juga meminta bank-bank asing berhenti meminjamkan uang untuk rezim apartheid.
Saat melawat ke AS pada awal 1986, ia mengatakan Presiden Ronald Reagan seharusnya “menerapkan kebijakan untuk Afrika Selatan sebagaimana kebijakannya untuk Nikaragua” (adidaya AS menjatuhkan embargo terhadap rezim kiri di negara Amerika Latin tersebut). Namun administrasi Reagan keberatan melakukannya karena dikhawatirkan dampaknya bisa memperparah situasi sosio-ekonomi.
Pucuk pemerintahan Afsel akhirnya terusik. Entah atas dasar apa, P. W. Botha, yang bukan lagi perdana menteri tapi presiden, menuding Tutu sebagai simpatisan komunis. Menurut Botha, Tutu dan para pemimpin gereja “mencintai dan memuji” partai-partai politik yang pemerintah nyatakan ilegal: Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Partai Komunis Afrika Selatan. Mereka dipandang ikut membela “ideologi ateisme, ranjau darat, bom” yang sudah menelan korban jiwa.
Tutu sebenarnya juga mengecam aksi-aksi kekerasan yang dilayangkan oleh kelompok kiri terhadap aparat pemerintah tersebut. “Saya menolak marxisme yang ateistik sebagaimana saya menolak apartheid, yang saya anggap sama-sama menjijikkan dan jahat,” katanya.
Tak hanya sekadar difitah, Tutu bahkan pernah ditahan aparat pada 1988 usai bersama kolega gerejanya turun ke jalan mengkritik pemerintah yang melarang grup-grup anti-apartheid beroperasi.
Sampai saat itu semua masih tampak suram. Tentu Tutu, juga semua orang, tak menyangka bahwa tahun itu sesungguhnya adalah senja kala politik apartheid.
Pada 1989, berkat kuatnya gelombang protes dan sanksi-sanksi internasional, Presiden F. W. de Klerk tak punya pilihan selain bernegosiasi dengan kalangan kulit hitam. Kepasrahan de Klerk misalnya ditunjukkan dengan membiarkan Tutu memimpin 20 ribu demonstran dalam protes damai di Cape Town, Johannesburg, pada September 1989. Tak berapa lama kemudian, ANC diizinkan beroperasi lagi dan pemimpinnya, Nelson Mandela, dibebaskan.
Pada 1994, rakyat dan tentunya mayoritas warga kulit hitam pergi ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya—Tutu menyebut punya kesempatan memilih sama “seperti jatuh cinta.”
Keluar sebagai partai pemenang adalah ANC, sementara Mandela jadi presiden kulit hitam pertama Afsel. Rezim apartheid resmi runtuh.
Meskipun apartheid telah digulingkan, Tutu merasa tugasnya belum tuntas. Sejak 1996 ia menyanggupi mandat dari Mandela untuk mengepalai Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, lembaga yang dibuat untuk mencapai keadilan restoratif dengan mengusut kasus-kasus pelanggaran hak asasi termasuk penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak-pihak dari gerakan anti-apartheid. Tutu lantas pensiun dari jabatannya sebagai Uskup Agung dan semenjak itu menyandang gelar Uskup Agung Emeritus Cape Town.
Setelah Era Apartheid
Selain dikenal sebagai pejuang anti-apartheid, Tutu juga aktivis untuk kaum minoritas lain.
Ia, misalnya, merupakan satu dari segelintir pemuka agama yang menolak diskriminasi terhadap kalangan LGBT. Dalam kampanye Free & Equal oleh PBB pada 2013, Tutu menegaskan bahwa tidak seharusnya orang-orang dihukum atau dibunuh karena orientasi seksual mereka. Pernyataan ini muncul berdasarkan pengalaman yang amat dekat. Anak perempuan Tutu, Mpho, terpaksa merelakan lisensi pendetanya dicabut oleh gereja karena memutuskan untuk menikah dengan perempuan pada 2015.
“Saya menentang ketidakadilan [yang dialami kaum LGBT] dengan semangat yang sama untuk melawan apartheid,” katanya. Beberapa tahun sebelumnya, pada 2007, saat diwawancarai oleh BBC, ia bahkan mengatakan bahwa “apabila Tuhan—seperti mereka bilang—adalah homofobik, maka saya tak mau menyembah Tuhan itu.”
Simpati juga ia layangkan kepada rakyat Papua Barat. Tahun 2004, ia menyerukan agar PBB meninjau ulang referendum 1969 atau Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang hasilnya menyatakan Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia. “Hak-hak asasi rakyat Papua Barat sudah ditolak, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Seruan mereka akan keadilan dan kebebasan tidak didengar,” ujar Tutu dalam pernyataan yang rilis di situs Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO).
Tutu menganggap referendum setengah abad silam tidak dilakukan dengan benar karena hanya sekitar seribu orang yang “dipilih dan dipaksa” untuk menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia di tengah “iklim ketakutan dan penindasan.” Alasan politis ini juga yang kerap dipakai kalangan prokemerdekaan Papua sekarang.
Keprihatinan Tutu juga disuarakan untuk bangsa Palestina. Pada 2002, Tutu menulis bahwaia teringat pada kelakuan polisi-polisi kulit putih Afsel saat melihat otoritas Israel memperlakukan orang-orang Palestina di pos pengecekan dan barikade jalan. Pada 2014, dalam artikel di media Isreal Haaretz, Tutu menganjurkan komunitas internasional agar menerapkan boikot ekonomi terhadap Israel sebagai bentuk protes damai terhadap pendudukan ilegal mereka di tanah Palestina.
Ia memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Itulah mengapa ia anti terhadap Nazi sebagaimana membenci apartheid, mengecam administrasi Presiden Donald Trump yang pada 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial agar orang-orang Yahudi mau memaafkan Nazi—yang dianggap “tidak sensitif” oleh salah satu organisasi Yahudi, mengecam kekerasan yang dilakukan oleh pihak Palestina terhadap Israel, dan setuju bahwa Israel berhak mengamankan batas negaranya.
Tak heran pula jika Tutu termasuk vokal mengkritik pihak-pihak di balik meletusnya Perang Irak pada 2003. Dalam tulisannya di The Guardian pada 2012, ia bahkan menyerukan agar mantan presiden AS George W. Bush dan eks-perdana menteri Inggris Tony Blair diadili oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, karena sudah berbohong tentang senjata pemusnah massal yang tak pernah dimiliki oleh Saddam Hussein.
Bukan hanya negara lain, Tutu juga tegas menegur kepemimpinan Afsel di bawah partai yang pernah didukungnya, ANC. Pada 2004, Tutu mengkritik kebijakan Presiden Thabo Mbeki tentang “pemberdayaan orang kulit hitam” karena dipandang hanya menguntungkan segelintir elite alih-alih mendorong pemerataan.
Kemudian, pada 2011, Tutu murka terhadap administrasi Presiden Jacob Zuma karena menolak menerbitkan visa untuk sahabatnya, Dalai Lama dari Tibet, yang diundang untuk merayakan ulang tahunnya ke-80. Administrasi Zuma rupanya ditekan Cina, yang kala itu baru saja meloloskan proyek investasi senilai 2,5 miliar dolar AS untuk Afsel. Saking kesalnya, Tutu menyamakan pemerintahan Zuma dengan rezim apartheid, bahkan berkata, “Suatu hari nanti kami akan mulai mendoakan kekalahan pemerintahan ANC.”
Dalam tulisan di Mail & Guardian pada 2013, Tutu menyatakan tidak akan lagi memberikan suara untuk ANC. “ANC memang bagus saat membimbing kita dalam perjuangan untuk merdeka,” tulis Tutu. Tapi itu semua sudah masa lalu. Ia merasa dikecewakan dengan kualitas mereka saat memerintah, terutama karena maraknya kasus korupsi yang menjerat elite partai tersebut.
Tutu masih punya semangat aktivisme yang kuat bahkan pada usia senja. Tahun lalu, bersama mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Tutu meminta negara-negara dan perusahaan agar mengakhiri pemakaian energi bahan bakar fosil sebagai bentuk “kewajiban moral untuk berhenti berpartisipasi dalam membiayai penghancuran masa depan peradaban manusia.” Sebelumnya, Tutu pernah menyerukan boikot terhadap kegiatan olahraga atau acara lain yang disponsori perusahaan energi yang tidak ramah lingkungan.
Kini Desmond Tutu, yang tak membungkuk di hadapan ketidakadilan, telah tiada, namun nilai-nilai yang ia perjuangkan akan tetap terus hidup.
Editor: Rio Apinino
