tirto.id - Masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan mengalami nasib nahas. Mereka tidak dapat menghirup kebebasan karena aturan diskriminasi rasial. Kondisi ini berlangsung lama dan baru berakhir di pengujung abad ke-20.
Menurut Nancy L. Klark dan William H. Worger dalam South Africa: The Rise and Fall of Apartheid (2004: 3-4), jejak diskriminasi dimulai sejak kehadiran Belanda di Tanjung Harapan pada tahun 1652. Mereka membuat sistem hierarkis antara budak dari kawasan lain dengan masyarakat lokal Afrika.
Sistem rasial ini kemudian dilanjutkan oleh Inggris yang berkuasa sejak tahun 1806. Inggris memperkuat diskriminasi dengan membuat peraturan pemisahan wilayah permukiman bangsa Eropa dengan masyarakat setempat. Dampaknya adalah kian meluasnya permukiman bangsa Eropa dan menyempitnya permukiman masyarakat lokal.
Memasuki dekade pertama abad ke-20, penduduk di sana memasuki kehidupan politik baru, yakni berdirinya negara Afrika Selatan pada 1910. Meski demikian, tidak serta merta menghapus diskriminasi rasial warisan kolonial. Alih-alih menghapusnya, penguasa baru berupaya membangun pemerintahan berdasarkan warna kulit dan justru semakin kuat mencengkeram penduduk kulit hitam dengan beragam aturan baru.
Era baru penderitaan warga kulit hitam Afrika Selatan ini sebagaimana ditulis sejarawan Leonard M. Thompsom dalam A History of South Africa (2001), adalah dimulainya era segregasi rasial—populasi kulit putih berupaya memperlihatkan eksistensinya untuk mengontrol negara serta memperkuat cengkeramannya kepada populasi kulit hitam. Hal ini dipertegas setelah Partai Nasional memenangkan pemilu tahun 1948.
Selama masa kampanye, Partai Nasional memopulerkan slogan "Apartheid" yang artinya keterpisahan. Mereka tidak ingin orang kulit hitam berkuasa sehingga memainkan isu rasial agar dapat memenangi pemilu. Apartheid tak hanya memisahkan warga kulit putih dengan kulit hitam, tapi juga membagi orang kulit hitam Afrika Selatan menurut garis kesukuan untuk mengurangi kekuatan politik mereka.
Pandangan rasialis tersebut kemudian diterapkan pada sejumlah peraturan: Prohibition of Mixed Marriages Act (1949)—pelarangan pernikahan antar ras yang berbeda warna kulit; The Population Registration Act (1950)—pengkategorian penduduk berdasarkan ras; The Immorality Act (1950)—pelarangan hubungan seksual antara orang kulit putih dengan orang-orang dari ras lain; Reservation of Separate Amenities Act (1953)—pemisahan rasial atas orang kulit putih dengan orang dari ras lain dalam fasilitas publik.
Peraturan itu dilakukan penguasa atas nama kepentingan negara, stabilitas politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Melawan Apartheid
Warga kulit hitam tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan. Salah seorang yang paling vokal melakukan protes adalah Nelson Mandela. Sejak menjadi mahasiswa hukum di University of Fort Hare dan University of Witwaterstand, Mandela sudah memeperjuangkan kesetaraan rasial di Afrika Selatan. Setelah pemerintahan dari Partai Nasional membuat produk hukum apartheid, Mandela kian kencang melakukan protes.
Mandela bergabung dengan Partai Kongres Nasional Afrika tahun 1943. Pada 1952, dia bersama rekan-rekannya melakukan pembangkangan sipil dengan berupaya melanggar aturan-aturan rasial sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksinya itu membuat dia kerap keluar masuk tahanan. Puncak penahanan Mandela terjadi pada tahun 1962. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup.
Mandela menjadi simbol perjuangan melawan apartheid. Tekanan pemerintah Afrika Selatan kepada dirinya disebarluaskan oleh beberapa media dan para aktivis hingga menyita perhatian dunia internasional. Dari sini, perlawanan terhadap apartheid tidak hanya dilakukan oleh warga kulit hitam Afrika Selatan, tapi juga oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Apalagi di saat bersamaan, kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah Afrika Selatan terhadap warga kulit hitam semakin meningkat.
Kondisi ini menjadi alasan kuat sejumlah negara dan organisasi internasional untuk melakukan sanksi. Akhirnya, pada tahun 1985 Amerika Serikat dan Inggris mengembargo Afrika Selatan sebagai bentuk tekanannya agar tindakan rasialis itu dihentikan.
Fajar Baru Afrika Selatan
Pelbagai tekanan itu membuat Presiden Pieter Botha melakukan restrukturisasi kebijakan, salah satunya dengan menghapuskan UU pernikahan antar ras. Namun, tindakan Botha tidak membawa perubahan apapun hingga akhirnya dia terpaksa mundur dan digantikan oleh F.W de Klerk yang lebih terbuka terhadap dinamika protes apartheid. Di bawah pimpinan de Klerk, Afrika Selatan bergerak ke arah kebebasan dan kesetaraan. Dia mencabut aturan-aturan apartheid dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara pada 11 Februari 1990.
Pada tahun 1993, Presiden de Klerk bersama Mandela--yang saat itu sudah menjadi pemimpin Partai Kongres Nasional Afrika--sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi yang berujung pada pemerintahan baru. Pembentukan ini memiliki arti penting bahwa praktik apartheid akan segera berakhir.
Untuk memuluskan terbentuknya pemerintahan baru, presiden mengizinkan masyarakat kulit hitam menggunakan hak politiknya dalam pemilu tanggal 27 April 1994, tepat hari ini 27 tahun lalu. Inilah pemilu perdana di Afrika Selatan yang diikuti seluruh warga negara tanpa membedakan warna kulit.
Pada hari itu, di beberapa kota terlihat antrian panjang warga yang didominasi kulit hitam. Mereka berdiri di bawah sinar matahari selama berjam-jam dalam antrian panjang yang mengular di jalanan kota, perkebunan, dan permukiman kumuh untuk bergiliran memasuki bilik suara.
Pemilu yang diadakan selama tiga hari itu menandakan babak baru kehidupan di Afrika Selatan. Hal ini dipertegas usai Komite Pemilihan Independen menetapkan Partai Kongres Nasional Afrika memenangi pemilu, dan dua minggu kemudian Nelson Mandela resmi menjadi Presiden Afrika Selatan.
Kemenangan Mandela mengakhiri sistem diskriminasi rasial yang sejak lama mengakar di Afrika Selatan. Meski demikian, selama masa kepemimpinannya, Mandela menghadapi tugas berat. Dia dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang tinggi. Selain itu, meski apartheid sudah dihapuskan, namun jejaknya sudah terlanjur mengakar dan menimbulkan kebencian. Kondisi inilah yang menjadi prioritas utama Mandela selain permasalahan ekonomi, yakni mendorong rekonsiliasi warga kulit hitam dan kulit putih.
Editor: Irfan Teguh
