Demo Penghadangan Ahok-Djarot Terstruktur & Sistematis

tirto.id - Tim Pemenangan Calon Gubernur DKI nomor urut 2 Ahok-Djarot menyoroti munculnya demonstrasi yang menolak mereka selama kampanye. Mereka menduga bahwa tindak penghadangan kampanye yang dialami Ahok-Djarot selama blusukan merupakan sesuatu yang terstruktur dan sistematis.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Kampanye Ahok-Djarot Prasetyo Edhi Marsudi mengaku ada sekelompok orang yang tengah menghalang-halangi kampanye kandidat mereka.

"Itu Kelihatannya setiap Pak Ahok dan Pak Jarot jalan selalu ada orang-orang yang memang sudah terkondisi untuk menolak," jelas Prasetyo di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengamini pernyataan Prasetyo. Dirinya menemukan ada sekelompok orang yang menolak kehadiran Ahok padahal warga sudah menanti kampanye Ahok maupun Djarot di daerah tersebut.

"Kita punya pengalaman masalah itu. Sebelumnya pasangan Pak Ahok maupun Pak Djarot turun seringkali warga setempat, kebetulan dapil gue, sudah ditunggu-tunggu, tapi tiba-tiba ada kelompok yang menentang sehingga acaranya batal," ujar Fayakhun di posko pemenangan Borobudur, Jakarta.

Fayakhun pun baru mengetahui munculnya oknum yang berusaha menggagalkan kampanye Ahok-Djarot setelah kejadian blusukan Djarot di Mampang, Jakarta. Salah satu warga di Mampang mengaku tidak mengenali kelompok yang menolak kampanye Djarot. Setelah itu, warga mengusir kelompok yang menolak kampanye calon nomor 2 itu. Menurut Fayakhun, hal itu sangat tidak etis dan dinilai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, pihaknya tengah melaporkan ke panwas dan kepolisian terkait fakta-fakta tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar DKI Jakarta Donny Tjahja Rimbawan mengatakan penolakan-penolakan telah dilakukan secara sistematis. Ia beralasan, orang-orang yang menolak adalah orang yang sama.

"Jadi itu orang-orang yang didatangkan secara sistemik dan semakin hari eskalasinya semakin kasar," ujar Rimbawan saat konferensi pers di Posko Borobudur sore usai rapat tertutup dengan tim pemenangan dan partai koalisi.

Berbuntut Ricuh

Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat pun ikut menanggapi munculnya kelompok yang menolak kampanye yang dilakukan dirinya dengan sang calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Awalnya, Djarot mengaku dirinya dan tim pemenangan berpendapat penolakan kampanye terjadi akibat kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok saat berbicara di Kepulauan Seribu. Ternyata, orasi massa yang menolak Ahok-Djarot bukanlah bagian dari demokrasi publik yang menolak Ahok karena dugaan penistaan agama. Hal itu ia temukan saat kampanye di Cipinang, Rabu (16/11/2016) siang.

"Saya habis dari Cipinang berusaha menenangkan teman-teman bahwa penghadangan masih tetap terjadi. Kami mengira menduga pasca ditetapkan pak Ahok jadi tersangka itu akan reda, ternyata tidak. Itu masih dilakukan di Cipinang," tutur Djarot.

Sayang, tidak Pemenangan yang dilakukan oleh Djarot ternyata tidak efektif. Sejumlah relawan bentrok di Cipinang. Prasetyo langsung meluncur ke Kapolres Jakarta Timur untuk menenangkan sikap para relawan.

"Pak Djarot kampanye di Cipinang, Teman-teman ranting PDIP pemenangan tingkat walikota itu sekarang bentrokan dengan massa di sana," tutur Prasetyo sambil menaiki mobil untuk berangkat ke Kapolres Jakarta Timur.

Tim Pemenangan Ahok-Djarot Lapor Bawaslu

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Wibi Andrino mengatakan kecurangan ini sudah sangat sistematis dan terukur. Mereka pun sudah mendapatkan bukti-bukti terkait kecurangan tersebut. Ia menambahkan tim pemenangan pun sudah melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Bahkan, tim pemenangan meminta agar temuan ini segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

"Kemarin kita sudah melaporkan hal-hal tersebut kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kita juga meminta komitmen Bawaslu agar hal-hal ini dapat disikapi secara tegas, cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Wibi usai rapat Pemenangan di posko Borobudur, Jakarta.

Juru Bicara PDI-P Eva Kusuma Sundari meminta agar kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta harus berjalan damai. Menurut Eva, pelaksanaan Pilkada DKI seharusnya tidak dikotori dengan pelanggaran hukum dan tidak mengganggu pasangan lain.

"Pada tahapan proses pilkada ini kami mengajak semua dan membangun kultur dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan pengamanan dan keamanan dan mohon pasangan lain untuk tidak memberikan gangguan agar proses Pilkada DKI ini berkualitas," tutur Eva.

Sementara itu, politikus PDIP lainnya Aria Bima mewanti-wanti bahwa kasus blusukan berbeda dengan kasus dugaan penistaan agama. Menurut Aria, permasalahan penistaan agama sudah selesai sehingga biarkan Ahok melakukan kampanye sekaligus menjalani proses hukum.

"Kami konsekuen ranah domain yang terbaik masalah penodaan agama sudah diselesaikan dengan proses hukum yang ada. Domain politik berkaitan masalah Pilkada aturannya adalah undang-undang pilkada," tegas Aria saat konferensi pers.

Ia meminta agar kepentingan warga Jakarta tidak tumpang tindih dengan kasus pilkada. Ia pun menghimbau secara keras pada pasangan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur lain dalam berkampanye secara baik.

"Kami menghimbau pak Anies, pak Agus yang sama-sama bukan sebagai lawan kita tapi sebagai kawan kita dalam proses membangun proses demokrasi di Jakarta, akan mampu akan mampu memberikan pengertian pada tim suksesnya, kpd para supporternya dan para pendukungnya," tegas Aria.

"Kami ingin sesama sesama tim sukses membangun citra positif bahwa kita bangsa yang bermartabat dalam mewarnai Pilkada DKI," tutup Aria.