tirto.id - Aksi lanjutan demo mahasiswa #GejayanMemanggil2 di Yogyakarta hari ini akan diikuti ribuan massa dengan menggandeng pelajar, buruh, masyarakat umum, bahkan gelandangan, Senin (30/9/2019). Selain itu, demonstrasi mahasiswa di Jogja ini juga disusul oleh kota-kota lain, yaitu Jakarta, Semarang, Madura, Kendari, Mataram, Riau, Bandung, hingga Solo.
Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra, mengatakan massa akan memadati sepanjang Jalan Gejayan yang akan berangkat dari dua titik kumpul yakni Bundaran UGM dan UIN Sunan Kalijaga pukul 10.00 WIB. Massa akan bergerak menuju pertigaan Colombo, Gejayan yang akan menjadi titik utama aksi.
Aksi mahasiswa di Jakarta hari ini akan terpusat di depan Gedung DPR. Bahkan arus lalu lintas menuju Gedung DPR sudah ditutup hari ini, Senin (30/9/2019). Polda Metro Jaya mengalihkan arus kendaraan yang melintasi Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Rute bus Transjakarta di depan Gedung DPR juga telah dialihkan mengantisipasi aksi demo hari ini.
Sedangkan aksi mahasiswa di Semarang akan terpusat di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Titik kumpul massa Patung Diponegoro Undip Pleburan.
Selain itu, aksi mahasiswa di Solo juga akan digelar hari ini yang terpusat di depan gedung DPRD Surakarta.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda DIY dan juga memperkuat tim-tim keamanan dari segala titik. Serta briefing di setiap titik kumpul selalu disampaikan," ujar Nailendra, Minggu (29/9/2019).
Aliansi, kata dia, telah mengantisipasi adanya kemungkinan penyusupan atau penggembosan aksi dari dalam oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Aksi serupa telah digelar, Senin (23/9/2019) pekan lalu, diikuti oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mengusung tuntutan serupa terkait RUU yang bermasalah agar dibatalkan.
Saat itu, lokasi unjuk rasa ini berada di persimpangan Jalan Colombo dan Jalan Affandi atau Gejayan. Sedangkan titik massa berasal dari tiga titik yakni Bundaran UGM, depan Universitas Sanata Dharma dan UIN Sunan Kalijaga.
Isi tuntutan demonstrasi #GejayanMemanggil2 kali ini meliputi:
1. Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
2. Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang
demokrasi seluas-luasnya di Papua.
3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan
menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar
hutan, serta cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bari perusahaan besar
perkebunan.
4. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK.
5. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan.
6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
7. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau
ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat
sipil.
8. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba.
9. Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.
Sementara itu, di Kendari, para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat se-Kota hari ini diliburkan untuk mencegah keterlibatan para siswa mengikuti aksi unjuk rasa.
"Meskipun siswa/siswi tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas seperti hari-hari biasa namun para guru memberi tugas untuk diselesaikan secara mandiri," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asrun Lio di Kendari, Senin (30/9/2019) sebagaimana dilansir Antara.
Kebijakan sehari meliburkan siswa/siswi dicapai pada rapat bersama para kepala sekolah, Forkopimda, tokoh masyarakat dan para rektor yang dipimpin Gubenur Sultra Ali Mazi.
Selain itu, ribuan mahasiswa di Madura melakukan unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (30/9/2019) menuntut penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta DPR RI menunda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang masih menuai kontroversi.
Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari berbagai fakultas di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
"Jangan sampai ada upaya pelemahan pada institusi ini. Kami mendukung penguatan kelembagaan KPK," kata orator aksi Alvian saat berorasi seperti dilansir Antara, Senin (30/9/2019).
Dalam tuntutannya, ribuan mahasiswa ini juga mendesak DPRD Pamekasan untuk menandatangani petisi yang diajukan, yakni menolak upaya pelemahan institusi KPK.Sementara itu, Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili menyatakan, pihaknya setuju dengan gagasan mahasiswa bahkan mendukung upaya menguatkan kelembagaan KPK di negeri ini.
"Kami sependapat dengan saudara-saudara dan adik-adikku sekalian. KPK memang harus kuat, karena KPK membawa misi penegakan supremasi hukum di negeri ini," kata Halili.
Unjuk rasa memprotes upaya pelemahan KPK oleh mahasiswa IAIN Pamekasan di Pulau Madura ini merupakan kali kelima di Madura.
Sebelumnya, aksi serupa juga pernah digelar mahasiswa Bangkalan, Sumenep, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangkalan.
Editor: Maya Saputri
