Masuk tirto.id
tirto.id - Aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, berlangsung pada Senin (25/8/2025). Demonstrasi yang berjalan tertib, berakhir dengan kericuhan hingga Senin malam dan mengakibatkan kemacetan di beberapa titik di ibu kota.
Ajakan untuk turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 sudah menggema di media sosial sejak beberapa waktu yang lalu. Rakyat yang sudah mulai jenuh dengan berbagai kebijakan pemerintah termasuk rencana untuk menaikkan gaji anggota DPR melakukan protes dengan cara demonstrasi.
Salah satunya dilakukan Aliansi Rakyat Bergerak. Melalui akun Instagram @gejayanmemanggil, mereka menyuarakan sembilan tuntutan utama. Mulai dari menuntut transparansi gaji anggota DPR, pembatalan kebijakan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR, serta pembatalan rencana kenaikan gaji para wakil rakyat. Mereka juga meminta DPR dibubarkan.
"Tolak RUU Anti-Pemerasan di KUHP. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR," bunyi seruan Aliansi Rakyat Bergerak.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dikomandoi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dihentikan.
"Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998," jelasnya, dilansir dari Antara, Senin (25/8/2025).
Awalnya aksi memang berlangsung damai, namun kemudian massa mulai berapi-api dan mencoba untuk memasuki gedung DPR. Polisi mencoba untuk menenangkan massa dengan menembakkan water canon.
Massa yang tidak berhasil memasuki gedung DPR/MPR RI langsung beralih menuju Tol Dalam Kota di Jalan Gatot Subroto. Akses tol yang memang sudah ditutup memungkinkan massa untuk dapat berjalan di area tol dengan leluasa. Mereka bergerak menuju arah Pancoran.
Aksi kemudian berlangsung ricuh ketika menjelang malam hari rombongan pelajar yang mengaku berasal dari Tanjung Priok, Jakarta Utara bergabung dengan massa yang masih bertahan di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Bentrokan terjadi dengan polisi yang membuat aparat kemudian berkali-kali menembakkan gas air mata. Massa yang tidak tahan dengan gas air mata beberapa ada yang tumbang. Beruntung ada ambulans yang sigap memberi pertolongan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau orang demo sih kami enggak larang ya. Silakan saja beri aspirasi membubarkan DPR, membubarkan MPR," ucap Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (25/8/2025) sebagaimana dikutip Antara.
Yusril mengatakan, setiap orang boleh menyuarakan kehendak dan keinginan dalam sebuah negara demokrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu hukum.
