tirto.id - Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah mendapat sorotan dari Prabowo Subianto. Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil mengatakan Prabowo mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) karena membuka peluang investor asing menguasai sejumlah sektor usaha secara penuh.
"Apalagi kemudian [relaksasi] DNI itu membuka peluang kepada asing untuk menguasai 100 persen saham di perusahaan-perusahaan kecil, seperti UMKM. Tadi Pak Prabowo bilang ia mengkritisi itu," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin sore (19/11/2018).
Menurut Dahnil, kebijakan relaksasi DNI tersebut berbahaya karena dapat membuat sektor-sektor strategis bagi UMKM dimiliki pihak asing.
"Ini juga tadi dikritisi oleh Pak Prabowo. Tapi syukur, awalnya 58 bidang, kemudian direvisi menjadi 24 atau 28. Nah, kita bersyukur ada kesadaran cepat. Namun masih dari 28 bidang ini kan masih terbuka luas bagi asing untuk masuk di sektor-sektor UMKM dan ini berbahaya menurut kami," kata Dahnil.
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dalam rangka mendorong investasi dan memperkuat perekonomian domestik.
Peluncuran paket kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018).
Salah satu kebijakan baru pemerintah adalah relaksasi DNI. Kebijakan ini memungkinkan penanaman modal asing (PMA) pada sejumlah bidang usaha, yang semula dibatasi, bisa berkembang menjadi 100 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso menjelaskan relaksasi ini dilakukan lantaran pelaksanaan DNI sejak 2016 masih belum optimal.
"Walaupun ada kenaikan komitmen dari investasi, menurut kita setelah kita pelajari lebih dalam ini bisa dioptimalkan. Karena secara kuantitas ada 82 persen atau 83 dari bidang usaha yang memberikan lebih, di mana 51 bidang usaha tidak ada minat sama sekali," ujarnya.
Relaksasi DNI itu rencananya menyasar 54 bidang usaha. Kemenko Perekonomian hari ini merilis keterangan bahwa 54 bidang usaha itu terbagi dalam lima kategori. Tidak semua dari 54 bidang usaha itu akan bisa dikuasai secara penuh oleh investor asing. Dalam kebijakan relaksasi DNI kali ini, pemerintah memutuskan untuk membuka seluas-luasnya peluang investasi asing hingga 100 persen pada 25 bidang usaha.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
