Menuju konten utama

50 Contoh Soal SKB CPNS Kemenhan dan Kunci Jawabannya

Kumpulan 50 contoh soal SKB CPNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2024 beserta jawabannya untuk latihan.

50 Contoh Soal SKB CPNS Kemenhan dan Kunci Jawabannya
Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/9/2021). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.

tirto.id - Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 merupakan tahap lanjutan setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKB wajib diikuti oleh pelamar CPNS setiap instansi, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Peserta harus mempersiapkan diri menghadapi SKB dengan matang, salah satunya dengan mengerjakan contoh soal dan kunci jawabannya. Ujian SKB CPNS 2024 dijadwalkan berlangsung pada 9-20 Desember 2024.

Nilai SKB akan digabungkan dengan nilai SKD untuk menentukan kelulusan. Adapun nilai kelulusan CPNS 2024 ditentukan dari 60 persen nilai SKB dan 40 persen nilai SKD.

Kuota peserta yang bisa mengikuti SKB maksimal tiga kali dari jumlah formasi CPNS Kemhan 2024 yang dibuka. Kemhan membuka 6.566 formasi, yang terdiri dari 3.732 formasi tenaga teknis dan 2.834 formasi tenaga kesehatan di CPNS 2024.

Merujuk aturan perankingan SKB, ada sebanyak 19.698 peserta yang berpeluang mengikuti ujian SKB CPNS Kemhan 2024.

Beberapa formasi CPNS Kemhan 2024 yang dibuka pada tahun ini meliputi Analis Anggaran Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, Dosen Lektor, Perawat Terampil, Perekam Medis Terampil, dan lainnya.

Kumpulan Soal SKB CPNS Kementerian Pertahanan dan Jawabannya

Calon peserta SKB CPNS Kemhan 2024 bisa mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal dan jawabannya. Berikut ini kumpulan contoh soal SKB CPNS Kemhan dan jawabannya yang bisa digunakan sebagai latihan:

1. Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya disebut ....

A. Pertahanan Semesta

B. Pertahanan Menyeluruh

C. Pertahanan Total

D. Pertahanan Kolektif

Jawaban: A. Pertahanan Semesta

2. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia ditujukan untuk ....

A. Keamanan hubungan luar negeri

B. Perdamaian bangsa

C. Kepentingan internasional

D. Kerja sama regional

Jawaban: B. Perdamaian bangsa

3. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah ....

A. Mendukung netralitas wilayah internasional

B. Menciptakan masyarakat adil dan makmur

C. Menggalang kerja sama dengan negara netral

D. Ikut aktif dalam kegiatan internasional

Jawaban: B. Menciptakan masyarakat adil dan makmur

4. Wawasan Nusantara dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan ....

A. Keberlanjutan pembangunan

B. Pemerataan di kota besar

C. Keadilan dan keseimbangan antardaerah

D. Fokus pada ekspor saja

Jawaban: C. Keadilan dan keseimbangan antardaerah

5. Menurut Pasal 11 UUD 1945, presiden menyatakan perang atau membuat perjanjian atas persetujuan ....

A. MPR

B. DPR dan MPR

C. DPR

D. Menteri Pertahanan

Jawaban: C. DPR

6. Organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi masalah pengungsi adalah ....

A. UNICEF

B. UNHCR

C. UNESCO

D. ILO

Jawaban: B. UNHCR

7. Pancasila anti-penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Kalimat ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke ....

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

Jawaban: B. Kedua

8. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) merupakan ....

A. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN

B. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

C. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN

D. Pertemuan Presiden ASEAN

Jawaban: C. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN

9. Mahkamah Internasional, sebagai badan peradilan PBB, berkedudukan di ....

A. New York

B. Den Haag

C. Paris

D. Tokyo

Jawaban: B. Den Haag

10. Landasan konstitusional ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia terdapat pada ....

A. Pasal 5 UUD 1945

B. Pasal 7 UUD 1945

C. Pasal 11 UUD 1945

D. Pasal 14 UUD 1945

Jawaban: C. Pasal 11 UUD 1945

11. Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas ....

A. Angkatan Darat, Laut, dan Udara

B. TNI dan Polri

C. Semua Kementerian

D. Hukum Internasional

Jawaban: A. Angkatan Darat, Laut, dan Udara

12. Wawasan Nusantara mengutamakan ....

A. Keamanan yang kuat untuk mencapai tujuan nasional

B. Pertahanan yang kokoh untuk mencapai tujuan nasional

C. Kesatuan wilayah dan kebhinekaan untuk tujuan nasional

D. Pembangunan pusat daripada daerah

Jawaban: C. Kesatuan wilayah dan kebhinekaan untuk tujuan nasional

13. Dasar konstitusional politik luar negeri bebas aktif adalah ....

A. Pasal 1 UUD 1945

B. Pasal 10 UUD 1945

C. Pasal 13 UUD 1945

D. Pasal 15 UUD 1945

Jawaban: C. Pasal 13 UUD 1945

14. Yang bukan tujuan nasional Indonesia adalah ....

A. Melindungi segenap bangsa Indonesia

B. Memajukan sistem militer

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Melaksanakan ketertiban dunia

Jawaban: B. Memajukan sistem militer

15. Kekuatan utama Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah ....

A. Polri

B. TNI

C. Seluruh rakyat

D. Pemerintah pusat

Jawaban: C. Seluruh rakyat

16. Istilah untuk perjanjian yang melibatkan dua negara adalah ....

A. Perjanjian bilateral

B. Perjanjian multilateral

C. Perjanjian internasional

D. Perjanjian kolektif

Jawaban: A. Perjanjian bilateral

17. Organisasi PBB yang bertugas memelihara perdamaian dunia adalah ....

A. Dewan Keamanan

B. Majelis Umum

C. Mahkamah Internasional

D. UNDP

Jawaban: A. Dewan Keamanan

18. Istilah "ratifikasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu ....

A. Ratificare

B. Ratification

C. Confirmation

D. Signature

Jawaban: B. Ratification

19. Dalam sistem pertahanan Indonesia, TNI berkedudukan langsung di bawah ....

A. Menteri Pertahanan

B. Presiden

C. DPR

D. Polri

Jawaban: B. Presiden

20. Salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah ....

A. Membentuk pasar tunggal regional

B. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik

C. Menyatukan ideologi bangsa Asia Tenggara

D. Mengurangi ketergantungan pada negara barat

Jawaban: B. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik

21. Yang dimaksud dengan "Sishankamrata" adalah ....

A. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

B. Sistem Pertahanan Militer

C. Sistem Keamanan Daerah

D. Sistem Keamanan Regional

Jawaban: A. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

22. Landasan hukum negara Indonesia adalah ....

A. Pancasila

B. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

C. Proklamasi Kemerdekaan

D. Piagam PBB

Jawaban: B. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

23. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia memanfaatkan kerja sama untuk ....

A. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan

B. Mengurangi intervensi asing

C. Menjaga hubungan bilateral saja

D. Mengatasi isu lingkungan

Jawaban: A. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan

24. Contoh organisasi regional adalah ....

A. ASEAN

B. NATO

C. PBB

D. OPEC

Jawaban: A. ASEAN

25. Negara yang paling banyak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB adalah ....

A. Indonesia

B. Bangladesh

C. India

D. Nigeria

Jawaban: B. Bangladesh

26. Dalam PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial bertugas untuk ....

A. Mengkoordinasikan kerja sama ekonomi dan sosial

B. Menyelesaikan sengketa antar negara

C. Mengatur kebijakan keuangan dunia

D. Menjaga perdamaian

Jawaban: A. Mengoordinasikan kerja sama ekonomi dan sosial

27. Tujuan PBB adalah, kecuali ....

A. Memelihara perdamaian internasional

B. Meningkatkan kerja sama antar bangsa

C. Menegakkan kedaulatan negara

D. Membentuk pemerintahan dunia tunggal

Jawaban: D. Membentuk pemerintahan dunia tunggal

28. Warga negara yang wajib mengikuti dinas keprajuritan berdasarkan undang-undang disebut ....

A. Prajurit wajib

B. Prajurit reguler

C. Prajurit sukarela

D. Tentara Nasional

Jawaban: A. Prajurit wajib

29. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Hal ini diatur dalam ....

A. Pasal 25A UUD 1945

B. Pasal 10 UUD 1945

C. Pembukaan UUD 1945

D. Proklamasi Kemerdekaan

Jawaban: A. Pasal 25A UUD 1945

30. Hubungan diplomatik adalah ....

A. Bentuk hubungan bilateral saja

B. Kerja sama antara negara-negara maju

C. Hubungan resmi antar negara dalam lingkup internasional

D. Hubungan politik antar organisasi dunia

Jawaban: C. Hubungan resmi antar negara dalam lingkup internasional

31. Pasal 30 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara ....

A. Tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam pertahanan negara

B. Berhak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara

C. Hanya boleh ikut serta jika memiliki wewenang khusus

D. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Jawaban: D. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

32. Kekuatan pendukung dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah ....

A. TNI dan rakyat

B. TNI dan Polri

C. Polri saja

D. Semua warga sipil

Jawaban: B. TNI dan Polri

33. Tujuan diselenggarakannya hubungan internasional adalah ....

A. Menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia

B. Menggalang persahabatan antar individu

C. Meningkatkan kerja sama bidang teknologi saja

D. Memperkuat kekuatan militer antar negara

Jawaban: A. Menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia

34. Badan internasional yang mengurusi masalah pengungsi adalah ....

A. UNDP

B. UNHCR

C. UNICEF

D. UNESCO

Jawaban: B. UNHCR

35. Istilah untuk perjanjian internasional yang melibatkan banyak negara disebut ....

A. Perjanjian bilateral

B. Perjanjian regional

C. Perjanjian multilateral

D. Konvensi bilateral

Jawaban: C. Perjanjian multilateral

36. Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya sesuai Pasal 12 UUD 1945, namun ....

A. Harus disetujui oleh DPR

B. Tidak memerlukan persetujuan siapa pun

C. Syarat dan akibatnya diatur dalam undang-undang

D. Hanya berlaku jika disetujui MPR

Jawaban: C. Syarat dan akibatnya diatur dalam undang-undang

37. Mahkamah Internasional sebagai badan yudikatif PBB bertugas untuk ....

A. Mengatur hukum negara-negara anggota

B. Menyelesaikan sengketa antar negara secara damai

C. Menegakkan hukum di seluruh dunia

D. Mengawasi keadilan sosial negara anggota

Jawaban: B. Menyelesaikan sengketa antar negara secara damai

38. Dasar Indonesia menolak penjajahan sesuai UUD 1945 karena ....

A. Penjajahan merugikan ekonomi negara

B. Tidak sesuai dengan nilai nasionalisme

C. Bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

D. Tidak mendukung kerja sama antar negara

Jawaban: C. Bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

39. Tugas utama TNI AL adalah, kecuali ....

A. Menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional

B. Melaksanakan diplomasi dalam kebijakan luar negeri

C. Melindungi kekayaan laut nasional

D. Menangkap kapal dagang asing secara langsung

Jawaban: D. Menangkap kapal dagang asing secara langsung

40. Salah satu prinsip dasar berdirinya PBB adalah ....

A. Intervensi negara besar di negara kecil

B. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain

C. Menyelesaikan sengketa dengan kekerasan

D. Membentuk pemerintahan dunia

Jawaban: B. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain

41. Organisasi ASEAN dibentuk pada tahun ....

A. 1967

B. 1957

C. 1975

D. 1985

Jawaban: A. 1967

42. Salah satu asas politik luar negeri Indonesia adalah ....

A. Bergabung dengan blok tertentu

B. Melindungi hanya wilayah Asia Tenggara

C. Tidak memihak dan bebas aktif

D. Fokus pada hubungan bilateral

Jawaban: C. Tidak memihak dan bebas aktif

43. Organisasi yang menangani masalah anak di bawah PBB adalah ....

A. UNICEF

B. UNESCO

C. UNHCR

D. WHO

Jawaban: A. UNICEF

44. Salah satu tujuan ASEAN adalah ....

A. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara

B. Membentuk mata uang tunggal

C. Meningkatkan hubungan dengan Eropa

D. Meningkatkan kekuatan militer kawasan

Jawaban: A. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara

45. Tentara yang bersifat netral, profesional, dan tidak berpolitik disebut ....

A. Tentara reguler

B. Tentara rakyat

C. Tentara profesional

D. Tentara independen

Jawaban: C. Tentara profesional

46. Piagam ASEAN dikenal dengan istilah ....

A. Konvensi ASEAN

B. Deklarasi Manila

C. Deklarasi Bangkok

D. Perjanjian ASEAN

Jawaban: C. Deklarasi Bangkok

47. Menteri yang bertanggung jawab atas pertahanan negara adalah ....

A. Menteri Koordinator Politik

B. Menteri Pertahanan

C. Menteri Dalam Negeri

D. Menteri Luar Negeri

Jawaban: B. Menteri Pertahanan

48. Menurut Konvensi Jenewa 1949, perlindungan diberikan pada ....

A. Negara-negara kecil saja

B. Korban perang dan warga sipil

C. Pasukan militer saja

D. Semua pihak yang terlibat perang

Jawaban: B. Korban perang dan warga sipil

49. Negara yang bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah ....

A. Rusia

B. Amerika Serikat

C. Jerman

D. China

Jawaban: C. Jerman

50. Salah satu peran aktif Indonesia dalam PBB adalah ....

A. Menjadi mediator dalam konflik di Asia Tengah

B. Mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon

C. Bergabung dalam NATO

D. Membantu Afrika menciptakan organisasi regional

Jawaban: B. Mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon

Baca juga artikel terkait CPNS 2024 atau tulisan lainnya dari Nisa Hayyu Rahmia

tirto.id - Aktual dan Tren
Kontributor: Nisa Hayyu Rahmia
Penulis: Nisa Hayyu Rahmia
Editor: Yonada Nancy & Dipna Videlia Putsanra