Menuju konten utama

Cina Tolak Peran Arbitrase Internasional di Laut Cina Selatan

Cina menyiratkan penolakannya atas upaya Filipina dalam membawa sengketa Kepulauan Spratly ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Cina Tolak Peran Arbitrase Internasional di Laut Cina Selatan
southchinasea-china/usa

tirto.id - Dinamika politik di kawasan Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Cina mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan terus mempertahankan kebijakan pertahanannya di wilayah tersebut. Cina menegaskan, posisi mereka tidak akan berubah hanya karena keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI).

"Sikap Tiongkok tidak akan merubah sikap dan posisinya di LCS, apapun hasil keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional," kata Dirjen Kekayaan dan Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri Cina Xu Hong dalam jumpa wartawan di Beijing, Kamis. (12/05/2016).

Cina diketahui telah membangun lapangan udara dan fasilitas militer di Kepulauan Spratly, wilayah yang juga diklaim oleh enam negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Aksi sepihak ini membuat Filipina, salah satu pengklaim Kepulauan Spratly, melaporkan kasus ini ke MAI.

Xu menggarisbawahi, Cina adalah negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk termasuk Konvemsi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Namun, Cina tetap tidak akan mengakui dan melaksanakan keputusan yang akan dibuat Arbitrase Internasional.

Xu menuding aksi Filipina yang melibatkan MAI “tidak akan membuat situasi Laut Cina Selatan lebih kondusif”.

MAI, menurut Xu, tidak memiliki yurisdiksi terhadap kasus sengketa yang melibatkan Cina dan negara-negara lainnya di Laut Cina Selatan.

"Jadi, secara legal keputusan tersebut tidak mengikat dan Cina tidak akan pernah menerima serta melaksanakan keputusan yang nanti akan dihasilkan," tutur Xu Hong.

Di sisi lain, Xu mengaku bahwa Cina akan tetap menghormati keputusan yang dihasilkan oleh MAI. Cina juga akan terus terlibat secara aktif untuk menemukan solusi damai atas sengketa Laut Cina Selatan, termasuk dengan Filipina, melalui jalur negosiasi.

"Sebagai negara besar Cina memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di kawasan termasuk di LCS. Pintu negosiasi serta dialog termasuk dengan Filipina akan tetap terbuka," kata Xu Hong.

Tiongkok juga meminta agar tidak ada pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa di LCS.

"Kehadiran pihak ketiga hanya akan membuat situasi menjadi lebih tidak baik, dan semua pihak hendaknya bisa melihat persoalan di LCS dengan lebih komprehensif," tegasnya.

Baca juga artikel terkait LAUT CINA SELATAN

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra