tirto.id - Menteri Pertahanan era Kabinet Kerja 2014-2019, Ryamizard Ryacudu bercerita sempat dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi akibat program Bela Negara. Jokowi memberikan nasihat kepada mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) soal program yang menuai pro dan kontra itu.
Cerita itu disampaikan Ryamizard saat sambutan perpisahan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Ryamizard memang sempat menggalakkan program Bela Negara pada akhir 2014.
Ryamizard menyatakan konsep tersebut menimbulkan pro-kontra hingga dia dipanggil Presiden Jokowi. Ia sempat dinasihati mantan Walikota Solo karena dianggap bertindak tanpa dasar hukum.
“Saya dipanggil oleh presiden. Bapak Menhan kalau melaksanakan sesuatu ada sosialisasi dulu, ada payung hukumnya," kata Ryamizard saat sambutan di Gedung Kementerian Pertahanan.
Ryamizard merespons pernyataan Jokowi. Ia beralasan program Bela Negara sudah vakum sejak 2001. Ia mengatakan, dasar hukum bela negara ada pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya minta maaf pak presiden, ini sudah 13 tahun bapak presiden. Diam-diam saja ini. Begitu dua bulan saya gelorakan, ini menggelora ini," kata Ryamizard.
Ryamizard mengingatkan kepada Prabowo, pengganti dia di Kementerian Pertahanan bahwa kerja menteri pertahanan sangat berat.
Ia mengatakan, menteri pertahanan bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa. Ia menyinggung ancaman saat ini berbentuk ancaman perang terbuka, ancaman nyata seperti bencana alam, terorisme, dan pencurian sumber daya alam hingga membahas penyebaran paham anti-Pancasila.
Di saat yang sama, Ryamizard pamit sebagai menteri pertahanan. Ia mendoakan agar Kementerian Pertahanan dan TNI bisa bekerja dengan baik dalam menjaga Indonesia.
“TNI garda bangsa ini. Kalau TNI rusak, selesai bangsa ini. Kalau ada orang utak-Atik TNI, gak benar itu. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Bapak Prabowo," kata Ryamizard.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
