tirto.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum PKB. Permintaan ini muncul di tengah konflik dengan PBNU yang kian memanas.
Pemilihan Ketua Umum PKB menjadi salah satu agenda muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Ketua SC Muktamar PKB, Faisol Riza, di Markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).
"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW [yang] meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.
Selain itu, agenda muktamar juga akan membahas laporan pertanggungjawaban dari Kepengurusan DPP selama lima tahun belakangan ini.
"Kedua, tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan," tutur Faisol.
Lebih lanjut, Faisol mengatakan muktamar ini juga memutuskan PKB apakah masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau tidak. Namun, kata dia, tingkat DPW telah menyetujui PKB masuk ke barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Faisol.
Konflik antara PKB dengan PBNU saat ini masih memanas. Kedua kubu saling serang secara verbal, baik melalui media massa maupun media sosial. Mereka saling unjuk kekuatan paramiliter melalui apel komando.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memimpin apel Banser di depan Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Dia mengungkapkan ada gejolak di antara kader Ansor dan Banser di tengah situasi memanas antara PBNU dan PKB.
Tak ingin kalah, PKB melalui organisasi sayapnya, Garda Bangsa, menggelar apel serupa. Sekretaris Jenderal DKN (Dewan Koordinator Nasional) Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani, menyebut para pengurus PBNU saat ini berupaya menjegal kursi kepengurusan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurutnya, PKB saat ini digoyang karena ada lonjakan suara yang signifikan dibanding pemilu sebelumnya. Rodli menyebut PBNU tak punya peran apapun dalam proses pengembangan organisasi partai.
"Di saat PKB sedang mengalami peningkatan jumlah suara dan jumlah kursi dewan, ada pernyataan petinggi PBNU yang mau intervensi untuk serobot kepemimpinan Gus Muhaimin. Padahal tidak ada kontribusi dan jelas malah menggembosi PKB di pileg kemarin," kata Rodli dalam keterangan pers, Selasa (6/8/2024).
Konflik PKB dan PBNU memanas usai DPR RI membentuk Pansus Angket Haji ihwal sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Pansus Angket Haji DPR RI ini guna mendalami keputusan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dinilai anggota pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
PBNU pun lantas membentuk tim panel yang sebelumnya bernama Panita Khusus (Pansus) PKB atau Tim Lima setelah rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
