Menuju konten utama

BPS-Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN demi Keadilan Sosial

Kolaborasi dalam penguatan DTSEN diharapkan tidak hanya terjadi di pusat tapi juga di level provinsi hingga kabupaten/kota.

BPS-Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN demi Keadilan Sosial
Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hall Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). FOTO/dok.Kemensos

tirto.id - Komitmen untuk terus memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan kembali ditegaskan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial (Kemensos).

Penegasan komitmen BPS dan Kemensos itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DTSEN yang berlangsung di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rakornas ini melibatkan para kepala dinas sosial dan BPS tingkat provinsi/kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan sinergi dalam penguatan integrasi DTSEN perlu dilakukan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan begitu, ia tidak menjadi pekerjaan pemerintah pusat saja.

"Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota," kata Amalia.

Dia menambahkan, sinergi lintas instansi terkait DTSEN menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Inpres ini memberikan mandat kepada BPS untuk membentuk data tunggal sosial ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan tugas itu, BPS bekerja sama dengan Kemensos sebagai mitra strategis.

Amalia menjelaskan, Kemensos sudah menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos sejak triwulan II 2025 lalu. Setelah itu, penyempurnaan DTSEN terus dilakukan lewat pemutakhiran yang melibatkan sinergi lintas instansi.

"DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata dia.

Amelia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang telah berperan besar dalam mempercepat integrasi data dalam pembentukan DTSEN. Peran itu sudah ditunjukkan oleh Gus Ipul sejak BPS menerima penugasan pada 30 Oktober 2024.

"Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN," ujar dia.

Dia pun menyinggung tema Rakornas DTSEN, yakni Statistik untuk Keadilan Sosial. Menurut Amelia, tema tersebut selaras dengan tugas BPS untuk menyediakan data akurat dan peran Kemensos dalam memastikan terwujudnya keadilan sosial di seluruh Indonesia.

"Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data," jelas dia.

Guna memastikan kolaborasi berjalan konkret, panitia rakornas menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan. Hal ini agar komunikasi, diskusi, serta tindak lanjut sinergi dapat terjadi secara langsung.

"Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi," kata Amalia disambut tepuk tangan hadirin.

Menutup pemaparannya, Amelia menyerukan penguatan gotong royong nasional untuk memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, kita mampu memastikan setiap data yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial," ujar dia.

Rakornas DTSEN dihadiri oleh Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, beserta pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, hadir pula pejabat tinggi madya dan pratama dari Kemensos maupun BPS.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis