BPOM Tetap Dukung MBG meski Banyak Kasus Siswa Keracunan

tirto.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menanggapi seruan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan untuk sementara waktu buntut kasus keracunan massal di sejumlah daerah.

Taruna menegaskan BPOM sebagai salah satu lembaga negara yang terlibat dalam program MBG akan tetap mendukung secara penuh pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kalau Badan POM, [karena] ini program prioritas Bapak Presiden, Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan men-support secara maksimal pelayanan [program MBG] ini,” ujar Taruna kepada para wartawan di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Taruna tak menampik bahwa sejumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan dalam pelaksanaan program MBG masih terjadi di sejumlah daerah. Untuk itu, BPOM disebutnya akan melakukan evaluasi dan pembenahan.

“Ada hal-hal yang terjadi, mengalami kejadian yang belum sesuai [dengan] yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri. Saya kira gitu ya,” terangnya.

Taruna menjelaskan BPOM memiliki tugas untuk mencegah terjadinya keracunan dalam pelaksanaan MBG. Dalam melakukan pencegahan, BPOM bertugas untuk memastikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki standar yang baik.

Selain menetapkan standar pada SPPG, BPOM juga bertugas untuk memastikan proses distribusi makanan MBG ke sekolah-sekolah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah diterapkan.

Atas terjadinya berbagai kasus keracunan massal yang dialami para siswa penerima manfaat MBG, Taruna menyebut kasus-kasus itu telah menjadi pembelajaran bagi BPOM untuk meningkatkan standar layanan.

“Nah sekarang ada terjadi kejadian luar biasa, yaitu adik-adik kita yang [keracunan] makan. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya lebih membaiki standar,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini BPOM telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG untuk menyelidiki penyebab dari keracunan massal para siswa. Namun, hingga saat ini Taruna belum mengungkapkan hasil penyelidikan tersebut.

“Belum, belum sampai laporannya ke kami. Karena itu kan teman-teman di daerah yang jalankan sesuai dengan lokus areanya, lokus areanya bukan di Jakarta,” ucap Taruna.

Sebagai informasi, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, sebelumnya mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG, pasca berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak.

“Anak usia PAUD memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah dibanding orang dewasa. Ketika mereka mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas,” kata Jasra dalam keterangan persnya di situs resmi KPAI pada Kamis (18/9/2025) lalu.

Untuk itu, KPAI menilai program MBG harus dihentikan untuk sementara waktu, dan tidak memaksakan mengejar target sampai anak-anak yang menjadi korbannya.

“Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan,” tegas Jasra.