tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pernah berkomitmen untuk tidak memanfaatkan isu identitas--termasuk agama--pada Pilpres 2019. Hal ini, misalnya, diutarakan oleh Andre Rosiade, juru bicara BPN sekaligus Wakil Sekjen DPP Gerindra tengah tahun lalu.
"Tidak ada keinginan kami bicara soal politik identitas dan SARA. Kami hanya bicara ekonomi," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Tapi komitmen itu runtuh pada Jumat (21/2/2019) lalu. Adalah Wakil Ketua BPN Neno Warisman yang menjilat ludah timnya sendiri.
Di Monas, dalam acara Munajat 212, ia membacakan puisi menyerupai doa. Yang paling disorot dan mengindikasikan mereka tengah memainkan politik identitas adalah kalimat ini: "Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu."
Kalimat tersebut, seperti diutarakan Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah, "bertendensi politis apalagi mengancam Allah".
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka tim Prabowo adalah mereka harus menegur dan bahkan memberi sanksi kepada Neno.
"Harusnya ditegur. Itu bagian dari komitmen membangun kampanye yang damai untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Saya kira sanksi yang paling cocok adalah teguran di awal," kata Ujang kepada reporter Tirto, Minggu (24/2/2019).
Kalau misalnya BPN tak melakukan itu, kata Ujang, tim Prabowo bisa disebut munafik.
"Artinya ada sesuatu yang dilanggar komitmen itu. Kalau dalam bahasa agama bisa disebut munafik. Indonesia itu kan rusak karena penuh kemunafikan, termasuk berkampanye. Karena tidak ada satu kata dengan perbuatan," tegasnya.
"Cuma Puisi"
Reporter Tirto mencoba menghubungi Neno Warisman Sabtu sore pukul 17.25 WIB. Telepon sempat diangkat Neno, tapi saat mengajukan pertanyaan soal puisi, Neno langsung memutus sambungan telepon.
Saat kembali dihubungi, Neno tak mengangkat panggilan telepon. Ia juga tak membalas pesan yang dikirimkan reporter Tirto melalui aplikasi pesan WhatsApp.
Tanggapan atas puisi Neno datang dari jubir BPN Nizar Zahro. Menurutnya, pernyataan Neno tidak mengandung politik identitas. Puisi tersebut sebatas merupakan permohonan Neno kepada Allah, katanya.
"Puisi ini sebetulnya tidak ada yang spesial, biasa saja. Jadi saya tidak mau masuk ke politik identitas atau tidak. Ini cuma puisi kok," kata Nizar.
Dengan demikian, apa yang disampaikan Nizar berbeda dengan pernyataan para petinggi ormas berbasis agama seperti Ketua PBNU Robikin Emhas dan Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah.
Sementara jubir BPN lain, Miftah Sabri, mengatakan tim tak perlu repot-repot memikirkan sanksi untuk Neno karena puisi itu merupakan ungkapan pribadi dirinya, bukan atas nama BPN.
"Saya pikir itu Neno pribadi, ya. Enggak sebagai BPN," klaimnya kepada reporter Tirto.
Miftah tahu banyak kritik terhadap Neno. Tapi dia sendiri bersikap masa bodoh. Kata Miftah: "gimana ya bro, ane sih woles-woles aja."
Pernyataan dua juru bicara ini seperti menegaskan asumsi Ujang, bahwa komitmen tak memanfaatkan isu identitas hanya manis di bibir saja. Menurutnya tak mungkin mereka tidak memanfaatkan itu karena di sanalah kekuatan kubu Prabowo.
"Itulah [politik identitas] yang menjadi kekuatan di kubu 02. Walaupun memang mereka mengklaim tidak, tapi faktanya mengarah ke sana," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
