Menuju konten utama

BPKN akan Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Gangguan Ginjal Akut

Rizal sebut BPKN sudah mengantongi restu dari Komisi VI DPR RI untuk menginvestigasi kasus gangguan ginjal akut ini.

BPKN akan Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Gangguan Ginjal Akut
Direktur RSUZA Banda Aceh dr Isra Firmansyah (pria baju dinas) saat memberikan penjelasan soal kasus gagal ginjal akut kepada pimpinan Komisi V DPR Aceh ketika melakukan peninjauan, di Banda Aceh, Senin (24/10/2022) (ANTARA/Rahmat Fajri)

tirto.id - Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim mengungkapkan akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menangani kasus gangguan ginjal akut yang menyebabkan kematian hingga 178 orang.

“Kami akan melibatkan banyak pihak. Termasuk melibatkan teman-teman jurnalis. Kami akan mengecek sampai mana masalahnya," kata Rizal di Gedung DPR RI pada Kamis (3/11/2022).

Rizal menambahkan, “Kami bertanya-tanya kenapa ada kasus meninggal 178 akibat obat sirup yang sudah puluhan tahun kita konsumsi. Kenapa baru terjadi saat ini?”

Rizal akan mengajak lembaga lain untuk menginvestigasi persoalan ini, seperti upaya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Namun bila tidak ada lembaga lain yang ingin ikut, maka BPKN akan berjalan sendiri.

Rencana pembentukan TPF akan dilakukan segera. Rizal menyebut sudah mengantongi restu dari Komisi VI DPR RI untuk menginvestigasi kasus ini. Selain itu, BPKN juga akan membentuk posko di sejumlah daerah dengan angka kasus ginjal akut. Sehingga masyarakat bisa berkonsultasi sedini mungkin.

“Kami akan rilis posko dan rekomendasi kepada pemerintah dan pembentukan TPF untuk mendapatkan hasil yang komprehensif," ungkapnya.

BPKN juga memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan audit secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari proses izin edar obat hingga pra registrasi.

“Jadi harus ada audit secara total," jelasnya.

Dalam catatan BPKN ada sejumlah dugaan penyebab kasus obat sirup. Pertama, moratorium untuk menghentikan seluruh produksi obat sirup. Kemudian meminta pemerintah membuka akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan kasus ini kepada publik.

“Daripada berspekulasi, karena yang berkembang dalam spekulasi ini menjadi konflik horizontal antar instansi," tegasnya.

Baca juga artikel terkait GANGGUAN GINJAL AKUT atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz