tirto.id - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjamin bahwa pihaknya dapat membayar premi kesehatan pengguna BPJS di seluruh fasilitas kesehatan hingga 2025, walaupun saat ini dalam kondisi defisit.
Ghufron menjamin hal itu karena aset neto di internal BPJS Kesehatan dalam kondisi sehat sehingga mampu membayar seluruh klaim tagihan penggunanya. Dia merincikan aset neto di BPJS Kesehatan berkisar di angka Rp50-51 triliun.
"BPJS sekali lagi aset netonya sehat. Maka tahun 2025 kami pastikan kami lancar membayar rumah sakit jangan sampai pelayanan dibikin sulit," kata Ghufron usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Saat disinggung mengenai rencana kebaikan iuran BPJS Kesehatan, Ghufron enggan menanggapi. Menurutnya hal itu adalah kewenangan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan Perpres 59.
"Iya, bisa naik bisa tetap. Ini kan skenario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi bukan yang bikin regulasi kami sudah antisipasi berbagai macam skenario, jadi gitu, bisa iya bisa tidak," kata Ghufron.
Ghufron menjelaskan salah satu penyebab defisit di BPJS Kesehatan adalah inflasi keuangan. Menurutnya, salah satu penyumbang inflasi tertinggi datang dari sektor kesehatan.
"Kalau keinginan sih kami sesuaikan saja kemampuan. Justru itu, BPJS itu tidak ingin defisit dan kita ingin membayar sesuai dengan harga, kalau ada inflasi naik setiap tahun kan inflasi dibidang kesehatan itu kan tertinggi dibanding inflasi tempat lain," katanya.
Di tengah kondisi defisit, Ghufron menyebut setiap bulan BPJS harus mengeluarkan biaya Rp15 triliun untuk menanggung premi kesehatan. Ghufron menegaskan bahwa dengan iuran pengguna saat ini jumlah tersebut masih mampu menutupi pengeluaran tersebut.
"Ya tergantung, sebulan itu kurang lebihnya Rp15 triliun sebulan yang kita bayarkan ke rumah sakit dan klinik," katanya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
