BPH Migas Minta Pertamina Percepat Digitalisasi SPBU

Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan BBM satu harga terjamin ketersediannya.

Terbit 30 Dec 2019 05:59 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Petugas memasang tanda kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi Bio Solar di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/3). PT Pertamina MOR I menyatakan kelangkaan bio solar di daerah itu terjadi karena penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi itu tidak tepat sasaran, sementara stok ketersediaan solar bersubsidi di Sumbar cukup yakni sekitar 1.000 kiloliter dan rata-rata stok yang disediakan cukup hingga 18 hari ke depan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww/18.

tirto.id - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa meminta Pertamina segera memberlakukan digitalisasi pipa pengisian (nozzle) di SPBU seluruh Indonesia.

Program digitalisasi nozzle dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan BBM satu harga terjamin ketersediannya. Penjualan BBM juga akan terekam secara akurat dan laporannya masuk secara real time dengan pipa nozzle.

"Kami mohon Dirut Pertamina untuk bisa mengakselerasi. Kalau bisa Juni 2020 semua SPBU menggunakan nozzle. Dan mencatat semua nomor polisi yang melakukan menggunakan BBM subsidi," kata Fanshurullah di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2019).

Hingga 23 Desember 219, realisasi penyaluran solar bersubsidi tercatat sudah jebol dan melebihi kuota yang ditetapkan 14,5 juta kilo liter (KL). Over kuota itu diduga lantaran penyaluran BBM tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh warga mampu.

"Kelebihannya 1,23 juta kilo liter. Kalau mengacu ke APBN, maka yang perlu ditambal pemeirntah untuk tambahan solar bersubsidi mencapai Rp3 triliun," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa perusahaannya terus berusaha mempercepat digitalisasi SPBU dan mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Digitalisasi SPBU kita akan selesaikan di triwulan pertama, kemudian cash less payment di SPBU," kata Nicke.

Pertamina juga membuka call center 135 agar masyarakat melaporkan BBM yang tidak tepat sasaran ke Pertamina. Di samping itu, Pertamina juga bakal mendorong transaksi menggunakan sistem cashless atau non-tunai.