tirto.id - Pelaksana Harian Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan hasil pemantauan terhadap 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07.00 WIB tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut.
Berdasarkan analisis teknologi High-Frequency (HF) Radar Array yang ditempatkan di Carita dan Tanjung Lesung, probabilitas tsunami pada saat tersebut berada pada tingkat rendah, yakni di bawah 40 persen. Sementara itu, tinggi gelombang laut terpantau masih berada di kisaran satu meter.
"BMKG merekam adanya fenomena sekunder berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik. Sensor di Lampung Selatan dan Serang mencatat adanya gangguan geomagnetik yang selaras dengan kenaikan sambaran petir vulkanik pada rentang waktu 12 jam terakhir. Namun, intensitas gangguan tersebut tidak sebesar letusan awal," ujar Ardhasena melalui keterangan resmi yang diterima Tirto, Minggu (6/9/2026).
Untuk mengantisipasi dampak dinamika erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK), BMKG mengoptimalkan kesiapsiagaan nasional melalui skema pemantauan terpadu berbasis multiinstrumen selama 24 jam penuh.
Pendekatan lintas instrumen tersebut dilakukan bersinergi dengan analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)-Badan Geologi. Upaya ini ditujukan untuk menyediakan data yang presisi, cepat, dan akurat, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pengambilan keputusan.
Pemantauan tersebut juga dilakukan untuk mendukung aspek keselamatan penerbangan serta menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir Selat Sunda.
BMKG mengimbau masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas dan bermukim di sepanjang pesisir Selat Sunda, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa panik.
Masyarakat juga diminta menyaring informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Untuk memperoleh pembaruan kondisi secara real-time, masyarakat dapat mengakses saluran komunikasi resmi yang dirilis secara berkala oleh BMKG, Badan Geologi/PVMBG, serta instansi pemerintah berwenang di daerah.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id





























