Lobang Buaya: Memaknai-ulang G 30 S dalam Bingkai Posmodern

tirto.id - “Wah, saya pikir ada versi baru G 30 S PKI, ternyata bukan. Ternyata horor di Desa Lobang Buaya.”

Begitu obrolan beberapa penonton yang sempat saya dengar setelah mereka menonton film Lobang Buaya: 300 Hari Sebelum Tragedi Berdarah, karya terbaru Hanung Bramantyo, di salah satu bioskop di Jember yang diselenggarakan oleh Prodi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Minggu (20/09).

Tidak salah kiranya kalau mereka berbicara demikian, karena dalam narasi besar sejarah, Desa Lobang Buaya adalah sebuah kawasan yang digunakan untuk membunuh para jenderal sebagaimana dihadirkan dalam film Pengkhianatan G 30 S PKI karya sutradara Arifin C. Noer.

Ingatan publik yang begitu kuat tentang Lobang Buaya, pembunuhan para jenderal, dan kekejaman komunis merupakan hasil rekayasa sempurna oleh rezim Orde Baru. Tidak sekadar melalui film, tetapi juga melalui pembelajaran sejarah yang terus diulang dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Wajar kiranya kalau mayoritas penonton berpikiran Lobang Buaya yang disutradarai Hanung Bramantyo akan menjadi versi terbaru dari Pengkhianatan G 30 S PKI.

Hanung yang sejak kecil akrab dengan narasi tentang PKI —baik dari bangku sekolah maupun dari cerita keluarga besarnya— menyadari sepenuhnya bahwa terlepas siapa yang menjadi dalang, publik masih menyimpan ingatan tentang peristiwa berdarah 1965. Meskipun bermacam seminar, tulisan ilmiah, dan bincang podcast di Youtube telah dan terus membicarakan kompleksitas peran PKI, Suharto, Sukarno, CIA, dan yang lain, bukankah sampai hari ini kejelasan siapa dalangnya masih menjadi pertanyaan publik?

Ingatan publik dan ketidakjelasan dalang bisa jadi merupakan salah satu pertimbangan kreatif-komersial Hanung untuk meproduksi Lobang Buaya. Pertimbangan itulah yang kemudian ia ramu dengan visi kritis dalam memaknai-ulang G 30 S yang bisa jadi mengganggu atau menantang pemahaman publik terkait peristiwa kelam di masa lalu.

Bagi mereka yang terbiasa dengan kebenaran tunggal sejarah, filsafat, dan pengetahuan ala modernisme, komplekitas fiksional bernuansa tragis-magis dalam film Lobang Buaya yang mengambil latar waktu 300 hari sebelum peristiwa berdarah 30 September 1965 tentu akan dianggap aneh.

Namun, dalam cara pandang kreativitas posmodern, masa lalu-masa kini dengan beragam peristiwa yang telah dan sedang terjadi adalah sumber bagi penciptaan narasi-narasi kecil yang bukan diorientasikan pada kebenaran tunggal. Alih-alih, banyak kebenaran yang bisa menghadirkan alternatif dalam memahami kebenaran yang dikonstruksi oleh otoritas pengetahuan dan kekuasaan.

Memang, film ini tidak menghadirkan para jenderal yang dibunuh, peran penting Suharto, dan para elite PKI. Malah film ini membuat jejaring semiotik melalui rangkaian adegan sebagai tanda yang terhubung dengan masa lalu yang dirujuk oleh ingatan publik dan masa kini, di mana bermacam persoalan ketidakadilan masih menggunung.

Dalam kacamata posmodern, menggunakan ragam sumber sejarah dan karya kultural dari masa lalu yang diramu dengan apa-apa yang terjadi di masa kini dalam fiksi film merupakan model kreativitas yang bisa diterima. Termasuk penghadiran aspek-aspek magis ke dalam struktur naratif realis beserta plot twist yang penuh kejutan menjadi kewajaran dalam film.

Jejak yang Memantik Diskusi

Film ini dibuka dengan pembunuhan tokoh-tokoh desa Lobang Buaya—dari kepala desa, sekretaris desa, polisi, hansip, hingga kyai—secara keji dengan punggung dilubangi. Tak ayal, rentetan pembunuhan itu menjadi peristiwa yang menggemparkan. Ini bukan penanda tragis yang berkorelasi dengan pembunuhan para jenderal seperti dalam sejarah resmi Indonesia dan film Pengkhianatan G 30 S PKI. Alih-alih, ia berkaitan dengan seruan “ganyang tujuh setan desa” yang disampaikan oleh Ketua CC PKI, D.N Aidit, pada tahun 1964.

Berita di sebuah koran mengabarkan seruan ganyang tujuh setan desa (tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, bandit desa, kapitalis birokrat, dan pemungut liar) menjadi penanda historis ketika Letnan Sugeng tengah menyelidiki kasus pembunuhan para tokoh desa. Dia yang terbiasa berpikir rasional berusaha untuk menemukan hubungan pembunuhan tersebut dengan seruan ganyang tujuh setan desa, sekaligus menepis campur tangan makhluk ghaib sebagaimana kasak-kusuk warga. Meskipun, istri dan mertuanya juga mengalami teror makhluk halus tersebut. Bahkan, beberapa prajurit yang diberi tugas menjaga istri dan mertuanya tewas, tanpa diketahui pelakunya.

Penghadiran wacana tujuh setan desa dalam narasi berkorelasi dengan perbuatan para korban pembunuhan tersebut. Kepala desa, polisi, sekretaris desa, dan hansip yang dibunuh, misalnya, adalah birokrat desa dan aparat keamanan yang mestinya melindungi rakyat dari praktik penindasan dan ketidakadilan. Namun, mereka malah melakukan tindakan sewenang-wenang. Demikian pula dengan kyai yang pintar dalam ilmu agama, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial ketika ada warga yang membutuhkan bantuan.

Toh, kampanye ganyang tujuh setan desa tersebut berhasil memengaruhi nalar publik, ketika para santri menemukan kyainya meninggal dengan lubang di punggungnya. Mereka menganggap PKI sebagai dalang pembunuhan tersebut. Dengan amarah, mereka menyerbu ke markas PKI di Lobang Buaya. Adegan penyerbuan tersebut berkelindan dengan konflik antara kalangan santri dan komunis yang cukup memanas pada peristiwa Madiun 1948 dan era 1960-an menjadi pembenar naratif bagi tindakan para santri.

Meskipun tujuh setan desa dan penyerbuan sekretariat PKI didekonstruksi secara naratif dengan menghadirkan Suraji sebagai pelaku pembunuhan karena kekasihnya dibunuh oleh Sukarya (bapak angkat sekaligus mertu Sugeng) dengan disaksikan para pejabat desa, penghadiran kedua peristiwa beserta tersebut merupakan upaya film ini untuk terus ‘menyalakan penanda’ demi menjaga keterhubungan diskursifnya dengan realitas panasnya suhu politik di masa-masa menjelang G 30 S.

Mengadopsi kasanah fiksi posmodern McHale (2004), kita bisa membaca penyebutan tujuh setan desa, penyerbuan sekretariat PKI oleh santri, ucapan pimpinan tentara tentang kemungkinan keterlibatan dan konflik internal militer dalam pembunuhan para tokoh desa, keberadaan sumur di Lobang Buaya, sebagai disjecta membra, penghadiran serpihan dari karya kultural atau peristiwa historis masa lalu ke dalam karya masa kini. Namun, semua peristiwa tersebut bukan serpihan masa lalu yang dihadirkan sebagai sekadar penanda tanpa petanda dan kepentingan.

Alih-alih, semua peristiwa tersebut adalah ‘jejak wacana’ yang sengaja ditinggalkan oleh Hanung kepada penonton. Jejak itu diharapkan menjadi pemantik bagi generasi penerus untuk terus membaca secara kritis salah satu bagian tergelap dari sejarah bangsa ini, G 30 S. Setidaknya, mereka menumbuhkan sikap untuk tidak asal menerima sejarah resmi versi penguasa dengan kebenaran otoritatifnya

Sepenggal kisah penyerbuan santri ke sekretariat PKI, misalnya, merupakan cara jeli sineas untuk menyelipkan tantangan kepada publik, bahwa dalam tragedi berdarah 1965 posisi PKI bisa jadi adalah pihak yang dikorbankan juga demi kepentingan pihak lain yang lebih dominan. Semacam upaya untuk menghadirkan—mengadopsi istilah McHale—apochrypal history, sebuah kontradiksi terhadap catatan sejarah resmi—atau sejarah alternatif—yang melengkapi atau menggantikan sejarah dengan cara bergerak di dalam ‘wilayah gelap’ sejarah.

Sementara, pembunuhan para pejabat dan tokoh desa karena kejahatan akut yang mereka lakukan mengingatkan publik betapa yang lebih membahayakan sejatinya bukan kampanye tujuh setan desa-nya PKI. Alih-alih, kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para aparat negara dan tokoh publik karena bisa menjadikan rakyat menderita. Dan, itu semua masih saja terjadi sampai dengan hari ini.

Lebih dari itu, sejarah resmi yang mendukung kekejaman PKI mesti diperlakukan sebagai narasi besar yang tidak lagi menjadi rezim kebenaran, mengadopsi istilah Foucault. Kalau film Pengkhianatan G 30 S PKI menghidupkan sejarah yang menyalahkan PKI sebagai dalang pembantaian para jenderal, film Lobang Buaya mengajak warga Indonesia untuk terus membaca kompleksitas pelaku non-tunggal dengan kepentingan masing-masing sebagai dasar untuk memroduksi beragam narasi kecil dengan kebenaran plural, baik berupa film, karya sastra, buku sejarah, dan yang lain.

Dengan cara itulah, kita tidak akan takut lagi untuk menyingkap tabir paling gelap dalam sejarah Republik ini; sebuah tabir yang membelenggu bangsa dalam masa lalu yang mencekam dan membatasi perjuangan untuk keadilan dalam banyak bidang kehidupan. []