tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengaku membutuhkan Rp100 Triliun untuk memenuhi pembiayaan program makan bergizi gratis pada September 2025 bagi 82,9 juta anak. Hal ini diperlukan demi memenuhi keinginan Prabowo agar seluruh anak Indonesia bisa menerima MBG.
"Karena banyak anak Yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dadan menerangkan, Prabowo gelisah karena menerima laporan bahwa sejumlah anak belum menerima MBG. "Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak Presiden sangat gelisah Karena banyak anak yang lapor ke ibunya tidak belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," tutur Dadan.
"Maka kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun, cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 (juta anak)," kata Dadan.
Dadan mengatakan, dana tersebut diperlukan pada bulan September 2025. Dalam anggaran Rp100 T, dia mengungkapkan bahwa tidak ada tambahan dari dana zakat, infak dan sedekah sebagaimana yang diminta oleh Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin. Dadan menjelaskan bahwa dana tersebut murni dari APBN, APBD dan CSR dari BUMN.
"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN. Kemudian dana kontribusi pemerintah daerah kontribusi BUMN," kata dia.
Dalam konferensi pers bersamaan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah pusat akan mendorong penggunaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.
Tito mengaku telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah melalui zoom perihal dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda dalam program MBG pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun. Tito menambahkan dana tersebut akan disalurkan kepada 2 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sekolah-sekolah di masing-masing daerah.
"Tadi Bapak Presiden memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Kepala BAdan Gizi, titik-titik mana yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi dan bisa di-cover oleh daerah di sekolah itu," kata Tito.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
