tirto.id - Kelangkaan dan kenaikan harga beras menjadi isu yang menyita perhatian masyarakat dalam kurun beberapa bulan terakhir. Pasalnya, harga beras menyentuh harga yang dinilai tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret. Harga beras menyentuh Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan sempat menyentuh Rp18.000 untuk beras premium.
Pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo sendiri, sebut penyebab utama dari masalah ini adalah faktor alam seperti perubahan cuaca ekstrem dan El Nino. Benarkah klaim ini? Lalu, apakah dampak El Nino sebenarnya bisa dimitigasi?
Adhi (38), pria yang telah hampir sepuluh tahun bekerja di kios beras milik bosnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, bercerita bahwa kenaikan harga beras ini cenderung merata, di semua jenis beras yang ia jual, sejak sekitar 2-3 bulan lalu.
Adhi bilang, ia tak tahu sebab naiknya harga beras dalam beberapa bulan terakhir. Kios tempatnya bekerja hanya mengikuti harga beli yang turut naik juga.
“Kalau sekarang sih mungkin ketambahan karena faktor masuk bulan puasa juga, kalo ini mah tiap tahun (memasuki bulan Ramadhan) juga naik,” kata Adhi kepada Tirto, Rabu (13/3/2023).
Ia menceritakan, kenaikan harga ini cukup dikeluhkan oleh beberapa pelanggannya. Meski begitu, ia mengaku stok persediaan beras di kiosnya cukup aman untuk beberapa bulan terakhir, di tengah isu kelangkaan beras.
Tingginya harga beras di pasaran juga dirasakan oleh Walih (65), penjual makanan di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Perempuan yang membuka usaha warung makan khas Jawa tersebut pun turut mengeluhkan harga beras yang terus mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.
Ia bercerita, kenaikan harga beras tersebut sedikit banyak turut memengaruhi ongkos produksi usaha warung makan yang ia jalankan. Meski begitu, ia mengaku tak berani membebankan kenaikan harga beras tersebut ke pelanggan dengan cara menaikkan harga makanan yang dijual.
Pasalnya, berdasar pengalamannya, para pelanggan cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Menurutnya, salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk menyiasati kenaikan harga beras tersebut adalah mengurangi jumlah porsi dari nasi yang ia jual.
“Tapi sekarang saya masih jual dengan harga dan porsi yang sama," kata Walih kepada Tirto Kamis (14/3/3024).
Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tersirat sempat menyangkal adanya fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras di tengah masyarakat. Namun, klaim Jokowi tersebut bertolak belakang dengan apa yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah.
Berdasarkan penelusuran Tirto dan wawancara dengan warga di sejumlah daerah, harga beras memang mengalami tren kenaikan.
Merujuk situs panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (14/3/2024), harga rerata eceran beras medium dan premium di Indonesia menembus angka Rp14.340 per kg untuk beras medium dan Rp16.460 per kg untuk beras premium. Angka ini secara rerata bulanan merupakan yang tertinggi dalam setahun terakhir.
Data lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, pada Februari 2024, harga beras mengalami kenaikan yang signifikan di semua rantai distribusi dan telah mencapai level angka tertinggi jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
BPS mencatat, harga beras di tingkat penggilingan telah menyentuh angka Rp14.274 per kg. Harga ini meningkat sebesar 6,76 persen (month-to-month/mtm) dibandingkan bulan sebelumnya, dan secara tahunan (year-on-year/yoy) juga meroket naik sebesar 24,65 persen.
Kenaikan harga beras juga terjadi di tingkat grosir. Di rantai distribusi ini, harga beras menyentuh angka Rp14.398 per kg, naik 5,96 persen secara bulanan dan 20 persen secara tahunan.
Sementara, harga beras eceran telah menyentuh angka Rp15.157 per kg pada Februari 2024. Harga beras tersebut meningkat sebesar 5,28 persen secara bulanan dan 19,28 persen secara tahunan.
Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan beras yang terjadi saat ini?
Faktor Alam Bukan Faktor Tunggal, Petani Merasa Tak Didukung
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyebut dalam wawancara dengan Tirto Februari lalu, pergeseran masa tanam di tingkat petani akibat El Nino serta perubahan iklim mempengaruhi stok dan produksi bahan pokok.
Produksi beras Indonesia pada tahun 2023 memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah indikator, di antaranya menurunnya angka luas panen dan produksi padi di Indonesia.
Berdasarkan survei Kerangka Sampel Awal (KSA) yang dilakukan oleh BPS, realisasi luas panen padi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 10,21 juta hektare, atau mengalami penurunan sebesar 238,97 ribu hektare (2,29 persen) dibandingkan 2022, yang sebesar 10,45 juta hektare.
Beberapa wilayah potensial penghasil padi, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah turut mengalami penurunan produksi padi di 2023.
Produksi padi di Indonesia juga tercatat turun di sepanjang tahun 2023. BPS merekam, produksi padi di Indonesia pada tahun lalu hanya mencapai 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini turun sebanyak 767,98 ribu ton GKG (1,40 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 54,75 juta ton GKG.
Lebih lanjut, jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, BPS mencatat produksi padi sepanjang tahun 2023 setara dengan 31,10 juta ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 439,24 ribu ton (1,39 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 31,54 juta ton.
Menanggapi berbagai alasan dan temuan tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih tak memungkiri faktor alam seperti perubahan iklim ekstrem hingga El Nino turut mempengaruhi penurunan produksi beras hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga beras di masyarakat.
Namun, Henry mengungkap faktor alam bukanlah faktor tunggal. Menurutnya, ada banyak faktor lain yang memicu situasi kelangkaan dan kenaikan harga beras saat ini. Tak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap dalam menghadapi situasi ini.
Dalam menghadapi El Nino, misalnya, ia menilai pemerintah seharusnya telah memprediksi akan terjadinya hal tersebut dan semestinya telah melakukan mitigasi. Ia menyoroti tidak adanya keberpihakan berupa dukungan dari pemerintah khususnya terhadap petani dalam menghadapi El Nino.
Henry mengungkap, situasi petani dalam menghadapi El Nino memiliki berbagai kendala seperti masalah ketersediaan air dan pupuk. Di sinilah, menurutnya, pemerintah seharusnya hadir membantu petani, misalnya dengan menyediakan pompa (pompanisasi) atau dengan cara menjamin ketersediaan pupuk yang sesuai.
“Tidak ada dukungan (terhadap petani dalam menghadapi El Nino), tidak ada pompanisasi saat kemarau kemudian pupuknya juga tidak ada, artinya tidak ada mitigasi. Harusnya kalo dia pakai pupuk organik bisa lebih tahan terhadap El Nino. Jadi jangankan pupuk organik, pupuk kimianya pun tak tersedia," kata Henry kepada Tirto, Rabu (13/3/2024).
Soal pupuk misalnya, pemerintah sendiri pada tahun 2023 diketahui justru menurunkan anggaran subsidi pupuk. Realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2018-2023 terus mengalami penurunan. Dari semula sebesar Rp33,61 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp25,27 triliun pada tahun 2023, turun sebesar 24,81 persen.
Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pun mengakui, produksi padi yang berkurang juga disebabkan karena alokasi volume pupuk bersubsidi yang berkurang 4,7 juta ton pada periode yang sama. Angka tersebut setara penurunan 50 persen dari alokasi volume pupuk bersubsidi yang disalurkan.
"Tidak semua petani mendapatkan akses alokasi pupuk,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPI RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Apa Cadangan Beras Berhubungan dengan Pemilu?
Selanjutnya, Henry dari Serikat Petani juga menyebut situasi kelangkaan dan kenaikan harga beras saat ini juga disebabkan oleh lemahnya cadangan pangan yang dimiliki Indonesia. Ia menyinggung soal stok cadangan pangan Indonesia khususnya beras saat ini dianggap kurang mencukupi kebutuhan nasional.
Pada Januari 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sendiri mengeklaim memiliki stok beras nasional yang mencapai 4 juta ton pada awal tahun 2024. Stok tersebut disebut berada di Bulog, penggilingan padi, distributor, pedagang hingga masyarakat.
Dikutip dari pemberitaan Antara, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menuturkan dari total stok beras sebanyak 4 juta ton tersebut, Bapanas, melalui Bulog, menguasai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton.
Sementara itu, di bulan Januari, Kementerian Perdagangan RI menyebut CBP berada dalam kondisi aman. Sebab, saat ini Bulog memiliki CBP sebesar 1,4 juta ton.
Menanggapi sejumlah data tersebut, Henry menilai stok beras tersebut secara jumlah belum ideal. Ia menilai, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki penduduk kurang lebih 270 juta jiwa idealnya memiliki cadangan pangan beras sebesar 10 juta ton, yang ia perkirakan cukup untuk minimal tiga bulan.
Sebagai informasi, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, pada Januari 2024 menyebut kebutuhan konsumsi beras nasional sebanyak 2,5 juta ton per bulan. Artinya, jika merujuk pada stok ketersediaan beras nasional Bapanas, yang diklaim sebanyak 4 juta ton, angka itu hanya mencukupi kebutuhan nasional hingga satu setengah bulan kedepan.
“Cadangan beras Bapanas hanya cukup untuk 1,5 bulan itu yang menurut saya riskan, harusnya idealnya minimum kita punya cadangan 3 kali lipat dari rata-rata konsumsi beras nasional (7,5 juta ton). Kalo mau contoh Thailand misalnya, mereka punya cadangan beras sampai 30 persen dari kebutuhan nasionalnya,” tambah Henry.
Stok beras yang menipis ini menurut Henry diperparah dengan adanya program bantuan pangan dalam bentuk beras yang masif digulirkan oleh pemerintah menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor pembeda yang membedakan situasi kelangkaan dan kenaikan harga beras yang terjadi saat ini dibanding tahun sebelumnya.
“Yang membedakan (situasi kelangkaan dan kenaikan harga beras saat ini) pertama, adanya perubahan dalam bentuk bantuan pangan yang dulu hanya bantuan pangan tunai tapi tahun ini pemerintah ada buat program bantuan pangan beras, itu kan otomatis pake beras cadangan punya Bulog," katanya.
Dia menyebut, para trader dan perusahaan beras mengetahui celah tersebut, yakni stok beras di Bulog yang menipis karena digunakan untuk bantuan pangan. Celah ini pun dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan cara menahan stok dan menaikan harga.
“Kelihatannya para trader dan perusahaan beras besar tahu itu, dia tau stok di Bulog gak banyak, lalu mereka menaikan (harga) karena impor berasnya belum datang kan,” kata Henry.
Sebagai informasi, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok CBP yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Mengutip dari laman Bapanas, bantuan Pangan Beras ini telah terlaksana sejak awal tahun 2023 dalam dua tahapan. Bantuan ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2024. Adapun besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg beras per Kader Pembangunan Manusia (KPM) per bulan.
Jika dikalkulasikan, per bulannya, dibutuhkan total beras 220 ribu ton. Jika diproyeksikan, untuk penyaluran sampai Juni, total kebutuhan stok CBP sejumlah 1,3 juta ton beras.
Kenaikan Harga Beras Tak Berbanding dengan Kesejahteraan Petani
Dari segi petani, Henry pun menyoroti kesejahteraan dari para petani ditengah melambungnya harga beras saat ini. Ia menegaskan, kenaikan harga beras tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.
Sebelumnya, di tengah permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga beras, BPS pada Februari 2024 mencatat Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara keseluruhan naik sebesar 120,97 atau meningkat 2,28 persen dibanding bulan sebelumnya. NTP sendiri adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).
Menurut Henry, kenaikan NTP ditengah melambungnya harga beras tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.
“Jadi bacanya begini, NTP ini dibuat perbulan, bisa saja NTP naik tapi saat NTP itu dibuat petani sesungguhnya tidak lagi sedang menjual beras karena tidak lagi panen. Jadi, boleh saja NTP nya bagus tapi petani sedang tidak panen raya hanya panen kecil," kata Henry.
Henry menambahkan, pada dasarnya petani menginginkan adanya kestabilan harga dari pemerintah. Hal ini disebabkan, jika situasi harga naik-turun secara ekstrim seperti saat ini petani justru berada di posisi yang dirugikan.
"Petani itu membutuhkan harga gabah atau harga produksinya stabil, jangan naik turun begini kalo naik turun yang untung pedagang, pedagang mana mau rugi," katanya.
Senada, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian juga menilai bahwa kenaikan harga pangan seperti beras yang saat ini tengah terjadi di tengah masyarakat tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Hal ini menurutnya disebabkan oleh panjangnya rantai pasok distribusi.
“NTP memang naik karena harga gabah naik. Namun, kenapa petani belum sejahtera meski harga pangan naik? Karena memang yang membuat harga ke konsumen naik itu karena panjangnya rantai pasok distribusi," kata Eliza kepada Tirto, Rabu (13/3/2024)
Lebih lanjut, Eliza menjelaskan rantai pasok distribusi ini lah yang menentukan harga ke konsumen. Hal ini disebabkan karena yang menyalurkan produk pertanian tersebut adalah middle man (perantara). Struktur pasar komoditas pertanian, yang cenderung oligopsoni di tingkat petani, dan oligopoli di tahapan selanjutnya, inilah, yang berpotensi menyebabkan asimetris informasi termasuk harga.
Solusi Pemerintah Keliru?
Eliza dari CORE juga menilai faktor alam seperti perubahan iklim ekstrem hingga El Nino memang bukan merupakan faktor tunggal dibalik situasi kelangkaan dan kenaikan harga beras saat ini.
Eliza menilai, persoalan terkait beras yang baru-baru ini muncul merupakan puncak gunung es yang tampak. Jauh lebih dalam, menurutnya persoalannya lebih kompleks, dari mulai ketiadaan data yang akurat dan real time, kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, hingga kurangnya mitigasi dampak perubahan iklim.
Soal ketiadaan data yang akurat dan real time di setiap rantai pasok beras misalnya, hal ini berpotensi mengundang para rent seeker untuk mengambil keuntungan, memicu upaya spekulasi, sehingga harga naik secara artifisial dan mengerek inflasi.
Kedua, Eliza menekankan situasi yang berkembang saat ini juga disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari pemerintah terhadap petani. Ia mencontohkan, CBP nyatanya didominasi oleh beras impor karena rendahnya penyerapan gabah dari petani.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena Bulog membeli gabah dari petani dengan harga di bawah harga pasaran, yang membuat petani lebih memilih menjual ke pihak swasta yang menawarkan harga lebih tinggi.
“Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, melainkan manajemen stok dan distribusi. Manajemen stok yang andal yang didukung dengan basis data yang akurat dan real time menjadi keniscayaan bagi pemerintah jika ingin menstabilkan harga. Keberadaan database stok pangan akan memudahkan dalam pendistribusian sehingga lebih efisien dan menekan disparitas harga antar daerah,” kata Eliza kepada Tirto.
Selain itu, Eliza menilai rentetan peristiwa lainnya seperti kebijakan pemerintah mengurangi anggaran susbsidi pupuk di tahun 2023, momentum Pemilu 2024 hingga masuknya bulan Ramadhan yang menyebabkan demand tinggi semakin mengeskalasi kenaikan harga beras.
“Akhir tahun 2023 ke awal tahun 2024 secara siklus tahunan harga-harga memang relatif lebih tinggi dari bulan-bulan biasanya. Ditambah momentum pemilu dan menjelang ramadhan, demand nya semakin tinggi, sehingga semakin mengekskalasi kenaikan harga," kata Eliza.
Lalu, bagaimana solusi dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini?
Sejumlah solusi dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta upaya pengendalian inflasi, diantaranya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga rencana impor beras.
SPHP sendiri merupakan program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 ayat (1). Program SPHP ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen ditengah kelangkaan beras dan kenaikan harga yang terjadi di masyarakat.
Bulog mengeklaim sebanyak 352 ribu ton beras program SPHP telah disalurkan sepanjang Januari hingga akhir Februari 2024. Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari CBP yang disalurkan kepada masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET sebesar Rp10.900 per kg.
Selain menggelontorkan beras SPHP ke masyarakat, Bapanas menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan impor beras tambahan sebesar 1,6 juta ton untuk mengisi stok CBP yang dikelola Bulog ditengah kelangkaan dan kenaikan harga beras.
"1,6 (juta ton) ini memang dipersiapkan saja. Pak Presiden mintanya harus ada stok di Bulog 1,2 (juta ton) minimal, beliau malah inginnya ada tiga juta ton," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Senin (26/2/2024) dilansir dari Antara.
Menanggapi kedua solusi pemerintah tersebut, Eliza menilai isu pemerintah akan mengimpor beras menjelang panen raya dapat memicu sentimen negatif. Hal ini disebabkan, kebijakan ini berpotensi memicu anjloknya harga gabah seperti yang terjadi pada tahun 2018.
“Jika tujuan impor adalah untuk mengatasi kekurangan produksi dalam negeri, keputusan tersebut sebaiknya diambil setelah masa panen raya. Namun, kenyataannya impor diputuskan sebelum panen. Padahal kita bisa memperkirakan produksi tahun 2024 dari panen raya, mengingat lebih dari 60 persen stok beras nasional berasal dari panen raya," kata Eliza.
Eliza memberikan catatan, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah kedepannya agar situasi ini tidak terulang lagi.
Pertama, pemerintah harus membuat dashboard database pangan di setiap rantai pasoknya. Kedua, pemerintah sebaiknya mengubah orientasi pembangunan yang hanya fokus ke peningkatan produksi saja dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Ketiga, dukungan anggaran yang memadai, misalnya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk membangun dan merevitalisasi pembangunan irigasi.
Kritik dari solusi pemerintah juga datang dari sisi petani, Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengungkap solusi pemerintah dalam bentuk penyaluran SPHP dan impor beras sangat keliru.
Program SPHP dinilai hanya menyelasaikan masalah secara temporer saja. Sementara itu, kebijakan impor beras menurutnya bertentangan dengan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengurangi impor beras.
“Solusi pemerintah sangat keliru, ini keputusan yang sangat temporer saja dan ini sudah tidak sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi kepada petani yaitu soal impor beras, rencana untuk reforma agraria, dan memberikan alsintan untuk petani," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi dalam pemerintahnya beberapa kali mewacanakan akan melakukan swasembada pangan, salah satunya dengan cara mengurangi impor beras. Namun, kenyataanya berbanding terbalik.
BPS melaporkan, impor beras selama tahun 2023 menyentuh 3,06 juta ton, melambung lebih dari 7 kali lipat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 429 ribu ton. Volume impor tahun lalu itu juga diketahui paling besar sepanjang 2019 – 2023.
Dari sisi petani, ia memberikan saran kepada pemerintah agar masalah seperti tak terulang lagi kedepannya.
“Pertama, segera lakukan land reform bagikan tanah kepada petani, supaya lahan seluas sawah pangan kita bertambah, tidak seperti sekarang yang cuma seluas 7,5 juta hektar. Kedua, bangun irigasi-irigasi. Ketiga, bangun stok pangan yang bersifat sangat panjang tidak impor. Terakhir, bangun koperasi-koperasi untuk petani dan stop perluasan pemberian izin usaha pangan khususnya untuk korporasi besar,” tutup Henry.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
