tirto.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pada Senin (17/2/2025). Hal ini telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua BEM UI, Defani Shafa Maharani Abrar.
“Benar, akan ada aksi (demonstrasi),” katanya saat dikonfirmasi oleh Tirto melalui aplikasi perpesanan, Senin (17/2/2025).
Berdasarkan unggahan resmi @bemui_official di laman Instagram, aksi demo bertajuk 'Seruan Aksi Massa Indonesia Gelap' itu bertitik kumpul di Lapangan FISIP UI sebelum melakukan demo di titik aksi yang akan diumumkan kemudian.
BEM UI menilai bahwa pemangkasan anggaran, salah satunya dalam sektor pendidikan, merupakan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. Sehingga, organisasi tersebut merasa harus bersuara dan mengawal kebijakan tersebut agar tak berdampak pada sektor masyarakat.
"Pendidikan bukanlah sektor yang dapat dikorbankan. Kebijakan yang memangkas anggaran tanpa pertimbangan yang matang akan merusak masa depan generasi bangsa," demikian tertulis dalam unggahan tersebut.
Defani mengatakan BEM UI menuntut 5 hal kepada pemerintah. Pertama, pihaknya menuntut agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran segera dicabut karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Kemudian, BEM UI juga meminta untuk mencabut pasal dalam RUU Minerba yang wacananya akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada kampus. Ketiga, pihaknya juga mendesak pencairan tukin dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan, serta melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG).
"Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ungkap tuntutan terakhir.
Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menggelar aksi mulai Senin (17/2) ini hingga Rabu (19/2) di sejumlah daerah Indonesia secara serentak. Tema demonstrasi yang diusung yakni 'Indonesia Gelap'.
Koordinator BEM SI, Herianto, menjelaskan terdapat tujuh tuntutan yang dibawa mahasiswa pada demonstrasi. Salah satunya, mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi anggaran.
"Satu, menuntut presiden mencabut Inpres no 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat. Dua, transparansi status pembangunan," kata Herianto kepada Tirto pada Senin (17/2/2025).
Selain itu, BEM SI juga menuntut pemerintah untuk mengungkap transparansi keseuruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menolak revisi UU Minerba, menolak dwifungsi TNI, dan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
"Tiga, transparansi keseluruhan program MBG. Empat, tolak revisi UU Minerba. Lima, tolak dwifungsi TNI. Enam, tangkap dan adili Jokowi. Tujuh, sahkan RUU Perampasan Aset," ucapnya.
Aksi ini, kata Herianto akan dilakukan serentak di setiap daerah masing-masing sebelum dilakukan terpusat nanti.
Adapun daerah yang akan melakukan aksi tersebut yakni, Jakarta, Bogor, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, NTB, Aceh, Bali, Papua, Pontianak, Malang, Makassar, Riau, Jambi, Yogyakarta, dan Semarang.
“Ya benar, hari ini akan ada aksi serentak di setiap daerah masing-masing sebelum aksi terpusat nanti di nasional,” kata Herianto.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
