tirto.id - Pemerintah mengklaim tengah melakukan restrukturisasi di tubuh TNI. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana menciptakan 60 pos baru bagi para perwira tinggi.
“Akan ada jabatan untuk Pati (Perwira Tinggi) baru sebanyak 60an yang nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke atas ke jabatan bintang. Ada 60 jabatan bintang baik satu, dua, dan tiga,” kata Jokowi, Selasa (29/1/2019).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut restrukturisasi itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62/2016 tentang Susunan Organisasi TNI. Ada kenaikan tipe pada komando teritorial di level Komando Resort Militer (Korem). Korem tipe B akan dinaikkan menjadi Korem tipe A.
Korem tipe B biasanya dipimpin komandan dengan pangkat kolonel dan tipe A dipimpin seorang brigadir jenderal. Ada jabatan baru lagi yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), yang akan dipimpin seorang letnan jenderal. Konsep jabatan Kogabwilhan itu sudah digodok waktu SBY masih jadi presiden.
Bagi pengamat militer Aris Santoso, apa yang diputuskan Jokowi bermula dari upaya sejumlah petinggi TNI untuk memperbanyak jenderal. "Ya, karena semuanya ingin jadi jenderal," kata Aris kepada Tirto, Rabu (30/1/2019).
Keadaan surplus jenderal barangkali mudah ditemukan solusinya di zaman rezim militer Orde Baru, tapi di masa kini kondisi tersebut menuai persoalan. Terlalu banyak perwira tinggi membuat presiden harus mengaryakan mereka, sehingga para jenderal itu berpotensi menduduki jabatan-jabatan sipil. Semua harus dilakukan agar para jenderal yang belum pensiun itu tidak menganggur.
Pada masa kolonial, dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), keadaan macam itu tak pernah terjadi. Kenaikan pangkat terjadi dalam durasi yang panjang dan hanya segelintir orang yang bisa meraih level perwira tinggi.
Tak Cuma Pribumi, Bule Pun Lama Naik Pangkat
Koran milik Sarekat Islam Sinar Djawa edisi 24 Oktober 1914 memberitakan lulusnya tiga pemuda Jawa dari sekolah perwira di Jatinegara, Jakarta. Mereka adalah Soegondo, Bagoes Soendjojo, dan Oerip Soemohardjo. Ketiganya pun mulai berdinas sebagai letnan dua. Biasanya pangkat letnan dua dijalani sekitar tiga tahun. Selama berdinas di KNIL mereka setidaknya dua kali naik pangkat.
Bagoes terakhir naik pangkat pada 1927 ketika menjadi Kapten. Ia pensiun dengan pangkat itu pada 1935, setelah lebih dari 20 tahun berdinas. Sementara itu, seperti dicatat Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1989), dua kawan Bagoes pada 1935 naik pangkat menjadi groot majoor. Oerip pensiun pada 1938 dan Soegondo 1939 (hlm. 5).
Menjelang datangnya Jepang ke Indonesia, Oerip—yang belakangan jadi jenderal pendiri TNI—diaktifkan lagi di KNIL, meski cuma sebentar.
Jika dihitung, mereka baru bisa jadi mayor setelah lebih dari 20 tahun bertugas. Perwira yang berdinas 12 tahun biasanya baru berpangkat kapten. Pangkat letnan satu biasanya disandang lebih dari 7 tahun, bahkan bisa 10 tahunan.
Di Tentara Nasional Indonesia zaman sekarang, dengan rata-rata kenaikan pangkat tiap 4 tahun, setelah dinas 8 tahun seorang lulusan akademi militer bisa jadi kapten. Setelah 12 tahun seorang lulusan akademi militer Magelang bisa jadi mayor.
Tidak hanya perwira pribumi macam Oerip Soemohardjo yang naik pangkatnya lama, meski ada diskriminasi luar biasa di zaman kolonial. Bagi perwira-perwira bule pun mencapai pangkat kolonel, apalagi jenderal, dalam ketentaraan bukan hal gampang.
Perwira bule macam Simon Hendrik Spoor (1902-1949), misalnya, setelah 20 tahunan berdinas di KNIL baru dapat pangkat mayor. Orang yang naik pangkat lebih cepat dari Spoor adalah Gotfried Coenraad Ernst van Daalen (1863-1930). Ia butuh waktu sekitar 18 tahun untuk bisa jadi mayor. Setelah jadi mayor dengan cepat, Daalen dan Spoor bisa meraih pangkat jenderal.
Tidak banyak yang seperti mereka. Lazimnya para perwira KNIL mentok di pangkat letnan kolonel. Entah kalah saing atau sudah merasa mapan. Hanya sedikit orang Indonesia dengan pangkat mayor, apalagi lagi letnan kolonel. Perwira pribumi yang jadi letnan kolonel bisa dihitung dengan jari. Sebutlah misalnya H.D.J. Apituley, J.A.J. Kawilarang, dan Tumbelaka. Mereka yang jadi kolonel setidaknya hanya Soegondo dan Soeria Santoso.
Jika ada orang Indonesia dapat pangkat jenderal mayor pada zaman kolonial, itu lebih bersifat tituler; bukan karena mereka berdinas di ketentaraan. Biasanya para raja lokal pribumi. Pangkat itu disertai jabatan kehormatan sebagai Ajudan Ratu Belanda. Jabatan ini tentu saja hanya terhormat di zaman kolonial.
Meski durasi kepangkatannya lama, para perwira KNIL cukup sejahtera. Didi Kartasasmita dalam autobiografinya, Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Republik (1993: 30), menyebut bahwa gaji awal ketika jadi letnan dua sebesar 105 gulden per bulan (setara Rp15,9 juta di zaman ini menurut perhitungan International Institute of Social History). Jumlah itu lebih dari cukup untuk hidup di zaman kolonial, asal tidak bermewah-mewahan. Beberapa tahun kemudian, gaji Didi pada 1942 sudah mencapai 450 gulden (Rp103,2 juta).
Menurut Alex Mendur, seperti dicatat Wiwi Kuswiah dalam Alexius Impurung Mendur (1986: 19), uang 300 gulden zaman itu bisa beli mobil, meski bekas. Letnan satu zaman sekarang yang berdinas lebih dari lima tahun bisa beli mobil, tapi dengan mencicil. Banyak perwira masa kini barangkali diam-diam mengeluh dengan gaji perwira yang jauh dari kata besar.
Cuma Dua Jenderal
Setelah Indonesia merdeka, di dinas ketentaraan Indonesia, mulailah ada jenderal-jenderal betulan yang bukan tituler atau kehormatan. Karena ketentaraan dipimpin jenderal, sudah tentu sang pendiri organisasi TNI, Oerip Soemohardjo, jadi jenderal tertinggi. Itu pun pada 1945 belum jenderal penuh, tapi masih letnan jenderal. Di bawah Oerip kala itu tidak ada mayor jenderal atau brigadir jenderal, hanya ada jenderal mayor. Di bawah jenderal mayor langsung kolonel.
Meski tidak banyak jenderal di masa Revolusi, pada Oktober 1948, waktu Hatta jadi perdana menteri, diadakan penurunan pangkat secara massal dalam rangka Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera). Jadilah saat itu hanya dua jenderal tersisa, yakni Soedirman dan Oerip Soemohardjo. Para panglima dan kepala staf angkatan hanya berpangkat kolonel.
Sebelum 1952, waktu jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Nasution hanya berpangkat kolonel. “Periode akhir tahun 1949-1952, pangkat tertinggi dalam ketentaraan adalah Jenderal Mayor (kemudian disebut Mayor Jenderal), yang hanya disandang oleh KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang) TB Simatupang,” tulis Hendro Suryatmono dalam Nasution, dwifungsi ABRI dan kontribusi ke arah reformasi politik: tinjauan kebijaksanaan politik Jenderal Nasution tahun 1955-1959 (1994: 50).
Setelah Nasution diangkat kembali sebagai KSAP, akhirnya pada 1960-an tidak ada lagi jenderal mayor, tapi sudah ada brigadir jenderal dan mayor jenderal. Perwira dengan pangkat tersebut biasanya menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) pada 1960-an. Selain Kodam, ada juga mayor jenderal dan letnan jenderal yang menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan).
Banjir Jenderal Sejak Orba
Di masa Soeharto jadi presiden, banyak perwira pertama era Revolusi yang usianya sudah mencapai 40-an. Tentu saja mereka bukan lagi kapten atau mayor, banyak yang sudah dapat bintang (setidaknya sudah brigadir jenderal) dan banyak lagi yang Kolonel.
Sebelum Soeharto jadi presiden pun, sudah ada jenderal-jenderal yang jadi menteri atau gubernur. Jauh sebelum Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, pernah ada Brigadir Jenderal Oeloeng Sitepoe yang jadi Gubernur Sumatra Utara. Setelah jadi Panglima Kodam di Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal M. Jusuf pernah jadi Menteri Perindustrian Ringan, sebelum akhirnya jadi Panglima ABRI.
Selain bekas Angkatan 45 yang jadi jenderal, sejak 1980-an sudah bermunculan brigadir jenderal yang tidak ikut jadi kombatan di era Revolusi. Edi Sudradjat, Feisal Tanjung, dan Raden Hartono adalah contoh yang terkenal. Apalagi, secara masif sejak 1960, akademi militer di Magelang mulai meluluskan ratusan perwira muda.
Sebagai negara dengan wilayah luas, tentu bisa dimaklumi jika Indonesia butuh banyak perwira. Rata-rata tiap tahunnya, ada sekitar 220 lulusan akademi militer.
Dalam kedinasan, rata-rata tiap empat tahun para perwira itu bisa naik pangkat. Setelah 20 tahun dinas, jika lancar tanpa cela, setidaknya seorang lulusan akademi militer bisa mencapai pangkat kolonel. Lebih dari 24 tahun, pangkat brigadir jenderal (bintang satu) bisa diraih, meski tidak untuk semua perwira.
Semakin bertambah jumlah jenderal aktif, mau tidak mau harus ada jabatan yang harus diisi. Jika dalam organisasi militer sudah kehabisan posisi, di masa Orde Baru solusinya adalah mengaryakan jenderal-jenderal pengangguran ke jabatan sipil. Tapi Orde Baru sudah usai. Di zaman pasca-Soeharto, sulit mengaryakan para jenderal tersebut di ranah sipil. Jadilah belakangan ini Indonesia banjir jenderal.
Banjir jenderal di Indonesia tentu bisa diatasi sejak dini. Misalnya dengan meniru KNIL dalam urusan durasi jenjang kepangkatan perwira di bawah mayor. Dengan catatan ada kenaikan gaji berdasarkan masa dinas, bukan berdasarkan pangkat semata. Jadi pangkat boleh tidak tinggi, tapi kesejahteraannya baik.
Cara paling ekstrim tentu saja dengan penurunan pangkat secara massal. Tapi ini tentu sangat tidak diinginkan. Bagaimanapun pangkat dan kedudukan teramat berharga bagi banyak orang Indonesia. Surplus jenderal membuat TNI mirip tentara fasis Jepang zaman Perang Dunia II.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
