Beban Lain Warga Terdampak Bencana: Ancaman Somasi & Pindah Paksa

tirto.id - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menebar ancaman kepada warga agar berhenti menyebarkan narasi di media sosial terkait bencana banjir.

Semula warganet geram lantaran banjir Kalsel tak kunjung surut dan pemerintah seolah abai. Padahal banjir meluas dan merendam lebih dari 24 ribu rumah di lima daerah sekitar ibukota provinsi. Mereka lantas mengunggah foto hingga video kondisi banjir disertai kritik atas kinerja gubernur.

Kritik tersebut justru dijawab oleh Sahbirin dengan ancaman pidana. Ia disebut akan menempuh jalur hukum setelah penanganan banjir selesai. Somasinya beredar di media sosial pada 17 Januari 2021 berisi permintaan kepada warga untuk mengakhiri tudingan berbau fitnah kepada Sahbirin.

Padahal reaksi warganet sepekan lalu telah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo datang ke Kalsel pada Senin (18/1/2021).

Terkait somasi kepada warga, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Sahbirin menganulirnya. Koalisi masyarkat sipil menilai dia cukup fokus penanganan bencana dan tak mengkriminalisasi warga dengan UU ITE.

“Somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Sahbirin agar dicabut dan menginformasikan hal tersebut kepada publik,” begitu tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil beranggotakan 15 organisasi sipil seperti dikutip, Rabu (20/1/2021).

Banjir parah melanda Kalimantan Selatan sepanjang bulan Januari ini seharusnya jadi perhatian serius, begitu kata koalisi. Penyebabnya multifaktor. Dari curah hujan tinggi hingga perubahan tata ruang karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan tambang batu bara.

Wahli Kalsel menilai 50 persen dari 3,7 juta hektare luas Kalimantan Selatan sudah dikapling sawit dan tambang. Rinciannya 33 persen lahan Kalsel diizinkan untuk perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI). Perubahan fungsi lahan tersebut dinilai berkontribusi besar terhadap banjir Kalimantan Selatan saat ini.

Menolak Dipindah Paksa

Bencana juga terjadi di daerah lain. Gempa di Provinsi Sulawesi Barat terpusat di Mamuju dan Majene pada 15 Januari lalu meluluhlantakkan Rumah warga, rumah sakit hingga kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Dampaknya, korban jiwa berjatuhan, lebih dari 80 orang dan belasan ribu orang mengungsi.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut wilayah Mamuju dan Majene rawan gempa. Pada 1969 pernah terjadi gempa besar di Majene yang memicu tsunami. Gempa pada bulan ini tidak menimbulkan tsunami meski warga di pesisir diingatkan menjauh bila terjadi gempa lagi.

Setelah beberapa hari dilanda gempa, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mamuju berselang sehari usai ke Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan, Jokowi menengok tenda pengungsian di Stadion Manakarra, Mamuju. Beberapa jam sebelumnya, terjadi penolakan warga untuk pindah ke stadion.