tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui ada miskomunikasi yang terjadi pada peristiwa bentrokan antara warga dengan aparat gabungan di Rempang 7 September lalu.
Miskomunikasi berawal dari adanya kementerian teknis yang melakukan pengukuran, namun dianggap warga sebagai proses relokasi penduduk Pulau Rempang.
"Miskomunikasinya adalah saudara kita kementerian teknis ingin melakukan pematokan atau pengukuran. Ketika proses tim masuk untuk pematokan, seolah-olah mau di relokasi," ucap Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Bahlil membeberkan cerita awal bentrokan 7 September lalu. Warga melakukan blokade akses menuju Pulau Rempang karena dianggap adanya pengosongan lahan oleh pemerintah. Padahal, kementerian teknis ingin melakukan pengukuran lahan. Oleh karena itu, polisi menembak gas air mata untuk membuka blokade tersebut.
"Saat membuka saudara-saudara di sana ada sedikit gerakan agar tidak terbuka dan itu miskomunikasinya di situ pada akhirnya itulah yang membuat gas air mata keluar," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil kemudian melakukan kunjungan ke kampung terdampak dan bertemu dengan para tokoh masyarakat di sana.
Ia kemudian melakukan diskusi dengan para tokoh masyarakat di sana, hingga akhirnya mendapat beberapa permintaan langsung dari tokoh masyarakat Pulau Rempang.
"Diskusi saya jam 7-11 malam. Permintaannya, mereka tidak menolak investasi walaupun sampai kiamat pun mereka tetap butuh investasi, dan kami butuh dihargai karena sudah turun temurun tinggal di sana," jelasnya.
"Mereka tidak mau direlokasi, mereka hanya mau direlokasi masih di daerah Rempang," lanjutnya.
Bahlil pun membeberkan hasil diskusinya dengan parah tokoh masyarakat Rempang diantaranya ialah, investasi tersebut harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat di sana bisa menjadi pengusaha dan bagian dari investasi tersebut.
Lalu, kuburan-kuburan para datuk dan tokoh masyarakat di sana tidak perlu direlokasi tetapi hanya perlu diberikan pagar saja.
"Investasi ini harus melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyerapan tenaga kerjanya, merekanya yang jadi pengusaha. Kuburan- kuburan tua tidak boleh direlokasi atau dipindah," pungkasnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Reja Hidayat
