tirto.id - Kegegeran melanda Tolitoli, Sulawesi Tengah, pada Juni 1919. Seorang controleur (pengawas) perkebunan berkebangsaan Belanda ditemukan tewas. Tudingan langsung mengarah kepada Abdoel Moeis, tokoh Sarekat Islam (SI) yang baru saja berkunjung ke wilayah di mana insiden itu terjadi.
Moeis memang datang ke Tolitoli sebulan sebelumnya dan disambut amat antusias oleh rakyat-pekerja di sana. Di depan massa yang kebanyakan bekerja sebagai buruh perkebunan milik pemerintah kolonial, Moeis menyampaikan orasinya dengan berapi-api.
Beberapa pekan setelah kunjungan Moeis itu, terjadi aksi menolak kerja paksa. Aparat kolonial menyikapi gelombang protes dengan tindakan represif sehingga seringkali pecah kericuhan, yang kemudian berujung pada tewasnya petugas perkebunan yang orang Belanda tersebut.
Pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda menuding Moeis ada di balik insiden berdarah itu. Bahkan, Moeis dituduh sebagai otak pembunuhan karena ditengarai telah menghasut rakyat, khususnya kaum buruh, untuk menolak kerja paksa dalam pidatonya di Tolitoli sebulan sebelumnya.
Kendati belum sepenuhnya terbukti, tapi Abdoel Moeis tetap ditangkap, diseret ke pengadilan, lantas dijatuhi hukuman penjara.
Tokoh SI Anti-Komunis
Abdoel Moeis adalah pendukung setia H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam (SI). Pada akhir dekade kedua abad ke-20 itu, SI seolah terbagi menjadi dua kubu besar, yakni SI putih yang dimotori Abdoel Moeis dan Agoes Salim, kemudian SI Merah yang digawangi oleh orang-orang cabang Semarang macam Semaoen, Darsono, dan lainnya.
Moeis sangat mendukung diterapkannya aturan disiplin partai di SI, yang berarti bahwa setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi politik lainnya. Gagasan ini ditolak oleh kubu merah. Pasalnya, Semaoen dan kawan-kawan kala itu dekat dengan gerakan marxisme bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV).
Posisi kubu Moeis semakin kuat lantaran mendapat dukungan dari Muhammadiyah yang oleh Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 (1997) disebut sebagai “benteng pertahanan SI” dalam perseteruan internal melawan kubu merah (hlm. 314).
Cukup banyak anggota Muhammadiyah yang juga menjadi anggota SI. Perkumpulan yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912 ini dianggap bukan sebagai organisasi politik sehingga tidak terkena aturan disiplin partai yang tampaknya akan segera diterapkan di SI.
Moeis kerap menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Henk Sneevliet, tokoh utama ISDV yang datang dari Belanda. Dalam artikel di surat kabar Neratja (1917), misalnya, ia menyebut bahwa Sneevliet seakan-akan dikirim ke Indonesia untuk memecah gerakan rakyat, khususnya SI yang merupakan perhimpunan rakyat terbesar kala itu.
“Ia [Sneevliet] berbahaya besar bagi kami dan tanah air kami,” tulis Moeis yang juga meminta kepada pemerintah kolonial di Batavia untuk menyingkirkan Sneevliet dari wilayah Hindia Belanda.
Ancaman perpecahan dengan modus penyusupan ke tulang rusuk SI tampaknya disadari betul oleh Moeis. Ia bahkan menyebut Sneevliet merupakan sumber kerusakan perhimpunan rakyat pimpinan Tjokroaminoto ini karena sangat masif mempengaruhi anggota-anggota SI cabang Semarang.
Hingga akhirnya, dalam Kongres SI pada awal 1923, diputuskan bahwa aturan disiplin partai resmi digunakan. Semaoen dan orang-orang sayap kiri pendukungnya tetap menolak sehingga mereka terpaksa harus hengkang dari SI.
Kubu Semaoen dan sebagian pengurus SI cabang Semarang serta mantan anggota SI yang condong ke kiri kemudian mendeklarasikan Sarekat Rakyat. Sempalan Sarekat Islam inilah yang sejak 1924 memakai nama Partai Komunis Indonesia atau PKI (G. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, 1952:77).
Menggerakkan Buruh Pegadaian
Tahun 1923, Semaoen dan orang-orang eks Sarekat Islam berpaham merah lainnya menggerakkan aksi mogok buruh kereta api di Semarang dan Surabaya. Seperti ditulis Safrizal Rambe dalam Sarekat Islam Pelopor Nasionalisme Indonesia 1905-1942 (2008:183), gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh Jawa dan berpuncak pada 13 Mei 1923 dengan melibatkan puluhan ribu kaum pekerja.
Aksi mogok kerja serupa pada akhirnya juga dilakukan di sejumlah daerah di luar Jawa, termasuk di Sumatera Utara. Tidak hanya melibatkan kaum buruh saja, kalangan guru yang berhasil dimobilisasi oleh Semaoen dan kawan-kawan pun turut menggelar pemogokan.
Namun, sebelum itu, Abdoel Moeis ternyata telah melakoni peran yang sama seperti halnya Semaoen dan kawan-kawan. Baginya, kaum buruh dan pekerja tidak melulu harus lekat dengan golongan sebelah. Moeis tidak mengharamkan aksi mogok kerja selama itu bertujuan demi memperoleh keadilan untuk rakyat yang tertindas.
Itulah yang dilakukan Moeis selepas bebas dari bui gara-gara kasus berdarah di Tolitoli pada 1919. Kehidupan kelam di penjara tidak membuatnya jera untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh kaum pekerja. Moeis adalah Ketua Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemiputera (PPPB), salah satu organ pendukung Sarekat Islam yang berpusat di Yogyakarta.
Pada Januari 1922, menurut buku Munculnya Elit Modern Indonesia (1984:263) karya Robert van Niel, Abdoel Moeis menggerakkan kaum pekerja di Yogyakarta untuk melakukan pemogokan massal sebagai reaksi atas dipecatnya pekerja pribumi secara sepihak.
Pemecatan seorang karyawan pribumi yang bekerja di Kantor Pegadaian Ngupasan, Yogyakarta, menuai protes dari sekitar 40 orang pekerja lainnya di kantor pegadaian yang sama. Kabar pun dengan cepat menyebar dan memicu aksi solidaritas oleh para pekerja dari beberapa kantor pegadaian lainnya di Yogyakarta.
Yang terjadi selanjutnya lebih riuh lagi. Dalam waktu dua pekan, ribuan orang buruh pegadaian dari berbagai kota juga ikut menggelar aksi serupa. Dari 360 rumah gadai yang tersebar di seluruh Jawa, ada 79 rumah gadai yang pekerjanya sepakat untuk melakukan aksi mogok kerja, mengikuti apa yang telah dilakukan rekan-rekan mereka di Yogyakarta.
Dicatat oleh Shiraishi (1997:321) dalam bukunya, lebih 1.000 orang buruh pegadaian dari Cirebon, Pekalongan, Kedu, Magelang, Semarang, Rembang, Kediri, Surabaya, hingga Pasuruan, melakukan gerakan mogok kerja massal. Dan, salah satu sosok utama di balik aksi besar dan serentak ini adalah Abdoel Moeis.
Menepi dari Pergerakan
Melihat situasi yang semakin panas, juga untuk menghindari kekacauan yang lebih gawat dan berpotensi dilakukannya tindakan represif oleh aparat, Abdoel Moeis sempat mencoba untuk mengakhiri pemogokan itu dengan cara damai melalui negosiasi dengan pemerintah kolonial.
Pada 17 Januari 1922, dalam rapat umum PPPB, Moeis menuntut dibatalkannya pemecatan buruh dan mendesak pemerintah kolonial agar membentuk suatu komite untuk menampung aspirasi para pekerja pegadaian. Namun, permohonan ini ditolak. Bahkan, lebih banyak lagi buruh yang dipecat, terutama mereka yang terlibat aksi unjuk rasa.
Penolakan ini ibarat menabuh genderang perang antara pemerintah kolonial kontra PPPB yang dipimpin Moeis dan kawan-kawan. Moeis pun menggerakkan aksi mogok kerja dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Bahkan, gerakan pemogokan itu berkembang cepat menjadi perjuangan “nasional” melawan pemerintah (Shiraishi, 1997:322).
Pemerintah kolonial pun menyikapi perlawanan tersebut dengan cara yang brutal pula. Beberapa tokoh SI dan serikat pekerja diciduk. Demikian juga dengan Abdoel Moeis selaku pucuk pimpinan PPPB. Ia ditangkap saat melakukan tur propaganda di Garut, Jawa Barat, pada awal Februari 1922.
Agoes Salim, kompatriot Abdoel Moeis yang berhasil lolos dari penangkapan, mengambil-alih kepemimpinan PPPB dan menyerukan kepada semua organisasi pekerja untuk serempak melanjutkan aksi mogok kerja.
Namun, upaya tersebut gagal tercapai lantaran tindakan aparat kolonial yang kian beringas. Satu per satu, pendukung PPPB mulai mundur dari perjuangan “nasional” yang semula dimotori oleh Abdoel Moeis. Selain itu, semakin banyak pula dedengkot pemogokan yang kena gebuk.
Menjelang akhir Februari 1922, aksi mogok kerja dapat dipadamkan sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Lebih dari 1.000 buruh didepak dari pekerjaannya. Riwayat PPPB pun menyusul tamat.
Abdoel Moeis? Tak lama setelah bebas untuk kedua kalinya, ia rupanya belum kapok juga. Ia kembali ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat dan mengajak para tetua adat agar menggerakkan masyarakat untuk menentang pajak yang memberatkan rakyat (Yusmar Basri, Abdoel Moeis: Politikus, Jurnalis, Sastrawan, 2001:40).
Kali ini, pemerintah kolonial sudah habis kesabaran. Moeis tidak boleh kembali lagi ke tanah Minang. Ia lagi-lagi ditangkap, bahkan kemudian dilarang berpolitik, lalu diasingkan ke Garut, Jawa Barat.
Di situlah Abdoel Moeis menyepi dari hingar-bingar era pergerakan nasional. Di pelosok Garut, Moeis menulis roman yang nantinya dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah sastra modern Indonesia: Salah Asuhan.
Editor: Maulida Sri Handayani
