tirto.id - Presiden Joko Widodo menambah “warisan” baru bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto, berupa Proyek Strategis Nasional (PSN). Di masa-masa akhir kepemimpinannya, Jokowi merevisi daftar resmi PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 dengan penambahan sebanyak 14 proyek dan dua program PSN baru.
Total nilai investasi terhadap 16 PSN tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.200 triliun. Tambahan terakhir itu juga menambah panjang daftar keseluruhan PSN yang dicanangkan Jokowi menjadi sebanyak 218 proyek dan 15 program.
Di luar 16 PSN baru, sebenarnya masih terdapat 41 PSN yang tengah dikebut penyelesaiannya oleh pemerintah pada tahun ini. Rinciannya: lima proyek ditargetkan selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan evaluasi terkait progres dan capaian-capaian keseluruhan PSN. Evaluasi itu nantinya akan mencakup PSN mana saja yang bisa diselesaikan tahun ini dan dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya.
“Kita baru akan evaluasi, khususnya di eselon I Kemenko Perekonomian, mana saja PSN yang akan berlanjut di 2025,” ujar Haryo saat dihubungi Tirto, Senin (1/7/2024).
Kendati masih dalam proses evaluasi, Jokowi sejak awal tahun sudah memberi titah tersirat kepada penerusnya, yakni Prabowo Subianto, untuk melanjutkan PSN yang belum kelar di masa pemerintahannya.
“Ya diteruskan, masa berhenti,” ujar Jokowi saat peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere Raya-Bogor, di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Januari lalu, dikutip Antara.
Warisan PSN tersebut kemungkinan akan menjadi pekerjaan berat bagi Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya. Pasalnya, selain PSN, Pemerintahan Jokowi juga telah mewariskan utang jatuh tempo pada kurun waktu 2025-2029 mencapai Rp3.748,24 triliun.
Jika dirinci, utang jatuh tempo pada 2025 tercatat sebesar Rp800,33 triliun dan Rp803,19 triliun pada 2026. Kemudian, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2027 senilai Rp802,61 triliun dan Rp719,81 triliun pada 2028. Di akhir masa jabatannya, Prabowo-Gibran harus kembali membayar utang jatuh tempo yang diperkirakan sebesar Rp622,3 triliun.
Selain dua “warisan” tersebut, fokus Pemerintahan Prabowo juga mesti dibagi pada program-program janji kampanyenya. Dengan demikian, Prabowo kemungkinan tidak akan melanjutkan sebagian dari PSN warisan Pemerintahan Jokowi. Dengan dua fokus tersebut, Prabowo tentu akan lebih selektif terhadap proyek-proyek tersebut.
“Pemerintahan baru mungkin memilih untuk menghentikan proyek-proyek yang mereka nilai tidak menguntungkan atau tidak mendesak, dan lebih fokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan visi dan misi mereka,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, kepada Tirto, Senin (1/7/2024).
Wahyudi menilai bahwa sebagian besar PSN era Jokowi sedari awal memang menghadapi banyak kritik terkait dengan profitabilitas dan analisis cost-benefit yang tidak jelas. Banyak proyek infrastruktur besar yang dicanangkan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, beberapa di antaranya belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.
"Ketidakpastian ini membuat proyek-proyek tersebut tampak kurang menguntungkan dan mengundang pertanyaan tentang efektivitas alokasi anggaran publik," ujar Wahyudi.
Dengan pertimbangan tersebut, menurut Wahyudi, sangat logis jika pemerintahan baru melakukan peninjauan kembali atas PSN yang sedang berjalan. Terutama, mengevaluasi proyek-proyek mana saja yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi secara signifikan dan mana yang perlu dihentikan atau ditunda.
Potensi Perubahan Prioritas
Wahyudi memperkirakan bahwa pergantian kepemimpinan negara kemungkinan besar juga akan diikuti dengan perubahan prioritas PSN. Misalnya, ketika Pemerintahan Prabowo nanti memilih prioritas pada program sosial, seperti makan siang gratis atau peningkatan layanan kesehatan, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk PSN pastinya akan dialihkan ke program-program tersebut.
“Perubahan fokus ini dapat menyebabkan proyek-proyek PSN yang sedang berjalan terhambat, penurunan kualitas, atau bahkan dihentikan sementara. Hal ini pasti akan terjadi sepanjang pemerintah tidak menemukan sumber pajak yang baru,” ujar dia.
Perubahan fokus tersebut juga mempertimbangkan berbagai kritik atas beberapa PSN yang dianggap beraroma praktik balas budi politik. Menurut Wahyudi, ada kekhawatiran bahwa proyek-proyek tertentu dipilih bukan berdasarkan kebutuhan strategis atau manfaat ekonominya, tapi karena tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik.
“Ketika kepemimpinan berganti, prioritas dan orientasi politik yang baru dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam daftar proyek yang dianggap penting untuk dilanjutkan,” ujar dia.
Maka pemerintahan baru diperkirakan akan lebih fokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan visi dan misinya. Ia juga kemungkinan akan memilih untuk menghentikan proyek-proyek yang dinilai tidak menguntungkan atau tidak mendesak.
Hal senada juga diungkapkan ekonom Celios, Nailul Huda. Menurutnya, banyak PSN yang tidak tergarap atau berpotensi mangkrak meskipun dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, terdapat fokus pembangunan yang cukup berbeda antara Pemerintahan Jokowi dan Prabowo kelak.
Jokowi, menurut Huda, menitikkan fokusnya pada infrastruktur fisik sehingga PSN yang dikerjakan cenderung merupakan infrastruktur besar, mulai dari jalur kereta hingga IKN. Sementara itu, Prabowo kemungkinan hanya akan melanjutkannya, tapi tidak menjadikannya sebagai prioritas.
"Prioritas Prabowo masih di makan siang gratis dan pembangun pertanian pangan. Food estate kemungkinan besar akan lanjut. Lain itu sih enggak," kata dia.
Faktor lainnya adalah budget yang sangat terbatas yang membuat celah fiskal akan semakin sempit. Pemerintahan Prabowo, kata Huda, tidak bisa berakrobat dalam anggaran untuk menunaikan janji politiknya.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menambahkan bahwa pemerintahan baru lazimnya memang akan memilah kembali PSN yang akan diteruskan. Justru, pemerintah baru jangan sampai menggeber penyelesaian PSN warisan tanpa pertimbangan matang.
“Harus pilah-pilah lagi PSN yang berdampak ke pertumbuhan ekonomi, contoh infrastruktur yang mendorong sektor pariwisata berkembang, infrastruktur yang mendorong pengembangan industri manufaktur,” ujar Esther kepada Tirto, Senin (1/7/2024).
Menurut Esther, Pemerintahan Prabowo harus tegas dan berani untuk tidak meneruskan atau setidaknya mengevaluasi PSN-PSN yang dimiliki swasta. Beberapa diantaranya seperti PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).
“Jadi, harus kita pilah-pilah lagi PSN yg berdampak. Bukan PSN dimiliki swasta, seperti PSN pantai Indah Kapuk dan PSN BSD,” imbuh dia.
Untuk diketahui, PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten tersebut akan dikembangkan menjadi Green Area dan Eco-City dengan nilai investasi mencapai Rp65 triliun. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektare tersebut ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru.
Destinasi pariwisata di PIK 2 didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
Sementara itu, pengembangan kawasan terpadu BSD diperkirakan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun. Pengembangan tersebut tidak dilakukan pada keseluruhan kawasan BSD, tapi hanya untuk kawasan dengan luasan sekitar 59,6 hektare. Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan untuk bidang pendidikan, biomedical, dan digital.
Kawasan BSD nantinya juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan dan biomedical. Sementara itu, pengembangan biomedical area di BSD ditargetkan sampai dengan 30 tahun ke depan.
Untuk mendapat tanggapan dan gambaran yang lebih jelas serta berimbang terkait kelanjutan PSN warisan era Jokowi, Tirto mencoba menghubungi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota Tim Gugus Tugas lainnya, seperti Ahmad Muzani dan Budisatrio Djiwandono.
Namun, hingga laporan ini dirilis, Dasco dkk tidak merespons pertanyaan yang diajukan Tirto.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
