Reja Hidayat
Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.
Indeks Tulisan
BPOM Temukan 43 Kosmetik Berbahaya
Dalam semester pertama tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 43 kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.
REI Desak Pemerintah Lakukan Deregulasi Properti
Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menilai tak bisa menghindari banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ke sektor properti di Indonesia. Karena itu, pemerintah diharapkan membuat suatu regulasi guna mendukung pengusaha properti nasional.
PP-AGRA Tuntut Jokowi Turun Tangan Atasi Konflik Rumpin
Junaidi, salah satu aktivis dari Desa Sukamulya, kecamatan Rumpin, Bogor-Jawa Barat, ditangkap oleh kepolisian ketika ingin menyampaikan pendapat dimuka umum dalam kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Pustekbang-LAPAN, Rumpin pada Rabu (22/6/2016).
"Saya Sangsi Indonesia Air Show Berhasil"
Pengalaman menggelar dua airshow skala internasional menjadi modal Indonesia untuk kembali melaksanakan acara serupa beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mewujudkan acara sebesar Indonesia Air Show seperti 20 tahun lalu, butuh komitmen dan kemauan yang kuat. Bukan itu saja, infrastruktur tempat airshow juga jadi kendala Indonesia. Sehingga wajar saja rencana ini ditanggapi pesimistis oleh pelaku dirgantara.
Mengebut Infrastruktur, Panen Suara di 2019
Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.
"Pastilah (Tuntas) Sebelum Pemerintahan Jokowi Turun"
Presiden Joko Widodo dianggap melakukan terobosan besar dalam pembangunan proyek infrastruktur. Proyek demi proyek dikunjunginya langsung. Politisi Golkar pun memuji kebijakannya itu, dan merasa yakin semua proyek infrastruktur bisa tuntas sebelum pemerintahannya berakhir pada 2019.
Polri Sempat "Dikondisikan" Terima Budi Gunawan Calon Kapolri
Adrianus Meliala sebut Mabes Polri sempat dikondisikan untuk menerima Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sebelum akhirnya Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian.
"Kami Selalu Dicurigai Ambil Harta Karun yang Bagus-bagus"
Kegiatan pengangkatan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) kini jadi investasi yang tertutup bagi swasta lokal apalagi asing. Keputusan ini tentu berdampak bagi perusahaan pemburu harta karun yang selama ini beroperasi di Indonesia. Namun, keputusan pemerintah sudah bulat, melalui terbitnya peraturan presiden (Perpres) soal daftar negatif investasi (DNI). Perusahaan pengangkatan harta karun di Indonesia yang jumlahnya 7 perusahaan yang masih aktif, kini harus gigit jari.
Imparsial: Presiden Sudah Pertimbangkan Regenerasi Polri
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri dinilai sudah tepat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai keputusan Presiden Jokowi itu sudah mempertimbangkan soal regenerasi di tubuh Polri.
Pemerintah Dukung Pengembangan Pesawat R80
Pemerintah dilaporkan akan memasukkan program pengembangan pesawat udara R80 sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam revisi Peraturan Presiden No. 3 tahun tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.
R80, Harapan Baru Industri Dirgantara Indonesia
Pemerintah mendukung pengembangan pesawat R80 yang dilakukan oleh PT Regio Aviasi Indonesia (RAI). Pesawat ini diharapkan menjadi solusi dari ketergantungan Indonesia akan pesawat buatan negara lain, sekaligus meningkatkan konektivitas Indonesia.
Kebijakan Deregulasi Investasi Belum Berdampak Jangka Pendek
Kebijakan deregulasi investasi dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum berdampak signifikan dalam jangka pendek. Sampai sekarang pun baru tiga aturan yang berhasil dituntaskan dalam paket kebijakan tersebut.
Pengamat Menilai Investor Listrik Asal Cina Bermasalah
Sejumlah pengamat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt oleh syarat masalah. Bercermin dari pengalaman di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, investor listrik asal Cina tersebut menimbulkan banyak pesoalan. Namun kini pemerintah dinilai justru memuluskan jalan bagi investor tersebut memenangkan tender.
DPR Pertanyakan Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen
Penetapan target pertumbuhan sebesar 5,3% dari pemerintah dinilai tidak realistis oleh DPR. DPR menilai kondisi riil saat ini pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Selain itu lembaga-lembaga keuangan mematok target pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih rendah dibanding target pemerintah.
Tiga Risiko Global Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi tiga risiko global penghambat perekonomian nasional. Tiga resiko itu antara lain perlambatan ekonomi Cina, pelemahahan harga komoditas dunia, dan normalisasi suku bunga acuan Amerika Serikat.
Teman Ahok Tolak Bantuan Anonim
Teman Ahok menggalang dana kampanye melalui Teman Ahok Fair. Teman Ahok mengaku penggalangan dana seperti itu merupakan hal baru di Indonesia. Mereka juga mengaku menolak pemberian bantuan anonim dalam acara tersebut.
"Kecemburuan Antar Personel Polisi Masih Terjadi"
Kepolisian tidak memiliki rapor untuk personelnya. Hal ini membuat kenaikan pangkat ukurannya subjektif. Hal ini tentu saja tidak sehat. Polri harus membuat skema kenaikan pangkat yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas.
Jalan Sempit untuk 1.300 Kombes
Polri memiliki 1.300 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes) atau melati tiga, di akhir tahun 2015. Mereka bertarung untuk bisa naik ke perwira tinggi (pati) yang kuotanya hanya 250 personel. Manajemen personalia Polri kurang rasional? Kompolnas mengusulkan beberapa jalan keluar. Misalnya perampingan dengan menerapkan pensiun dini, atau melepas mereka dengan alih tugas serta menghentikan sementara pendidikan Sespimti.
Pagi Bintang Dua, Siang Bintang Tiga, Malam Bintang Empat
Di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pernah terjadi pangkat seorang jenderal melenting dua tingkat hanya dalam 18 hari. Kepentingan politik penguasa untuk menunjuk Kapolri jadi penyebab. Padahal, kepentingan politik justru merusak profesionalitas Polri. Menurut Bambang, proses politik dalam menentukan Kapolri telah menjadikan personel kepolisian tidak berkompetisi secara sehat di dalam karier melalui proses profesionalisme yang mereka bangun sendiri.
Menyingkirkan MUI, Mengambil Alih Sertifikasi Halal
Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.